Kamis 07 Oct 2021 17:15 WIB

Ciamis Level 3, Bupati: Masyarakat tak Usah Panik

Bupati Herdiat menilai Ciamis naik level karena penambahan indikator target vaksinasi

Rep: Bayu Adji P/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya mengatakan, daerahnya masuk ke Level 3 karena penambahan indikator target vaksinasi yang diatur dalam Inmendagri 47/2021 dan mulai diberlakukan sejak 5 Oktober 2021.
Foto: Dok Humas Pemkab Ciamis
Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya mengatakan, daerahnya masuk ke Level 3 karena penambahan indikator target vaksinasi yang diatur dalam Inmendagri 47/2021 dan mulai diberlakukan sejak 5 Oktober 2021.

REPUBLIKA.CO.ID, CIAMIS -- Kabupaten Ciamis menjadi salah satu daerah yang terdampak akibat masuknya indikator cakupan vaksinasi dalam penentuan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dalam periode sebelumnya, Kabupaten Ciamis masuk ke Level 2. Namun, karena cakupan vaksinasi masih di bawah 50 persen, saat ini Kabupaten Ciamis masuk ke Level 3.

Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya mengatakan, daerahnya masuk ke Level 3 karena penambahan indikator target vaksinasi yang diatur dalam Inmendagri 47/2021 dan mulai diberlakukan sejak 5 Oktober 2021. Ia menjelaskan, dalam Inmendagri 47/2021 penilaian penetapan status level penanganan Covid19 ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi dosis 1 dan vaksinasi dosis 1 lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun dari target vaksinasi. Hanya daerah yang capaian total vaksinasi dosis 1 minimal 50 persen dan capaian vaksinasi dosis 1 lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun minimal 40 persen yang bisa masuk Level 2.

“Kalau segi data kita masih layak di Level 2. Namun karena mekanisme penilaiannya berubah, yang mana pelaksanaan vaksinasi yang harusnya di bulan oktober mencapai 50 persen, sementara Ciamis baru bisa mencapai 26 persen," kata dia melalui keterangan pers, Kamis (7/10).

Ia mencontohkan, kasus konfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Ciamis terus mengalami penurunan. Sebagaimana data terhitung hingga 7 Oktober 2021, total kasus Covid-19 di Ciamis berjumlah 15.570 orang. Namun, yang kasusnya masih aktif hanya 33 orang. 

Dari total 33 kasus aktif itu, terdapat sembilan orang yang dirawat di rumah sakit. Sisanya sebanyak 24 orang melaksanakan isolasi mandiri.

Herdiat menilai, masih rendahnya cakupan vaksinasi di Kabupaten Ciamis disebabkan beberapa faktor. Pertama, keterbatasan persediaan vaksin. Kedua, jumlah target vaksinasi yang tinggi. 

"Hal ini menjadi berat bagi kita semua terutama masyarakat di mana harus kembali di PPKM level 3,” kata dia.

Kendati demikian, ia mengimbau masyarakat agar tidak panik berlebihan dengan kenaikan status Ciamis menjadi level 3. Menurut dia, pembatasan aktivitas saat ini tidak akan seketat PPKM Level 3 yang telah dilaksanakan sebelumnya.

“Kita akan tetap melaksanakan PPKM, tapi seketat PPKM Level 3 yang lalu,” ujar dia.

Namun, ia mengingatkan agar para ASN, TNI, Polri, dan semua komponen termasuk camat serta kades agar fokus pada dua hal yakni pelaksanaan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan (prokes). Semua pejabat di lingkup Pemkab Ciamis diminta terus memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang vaksinasi dan penerapan prokes secara ketat.

Herdiat menambahkan, pihaknya juga akan melakukan strategi vaksinasi dengan prioritas daerah padat dengan kasus Covid-19. “Upaya mencapai target vaksinasi, kita telah melakukan percepatan vaksinasi melalui vaksinasi untuk lanjut usia dengan vaksin road to desa supaya capaian lanjut usia bisa mencapai 40 persen. Sementara untuk mengejar target 50 persen vaksinasi masyarakat akan dilakukan dengan penjadwalan yang dilakukan di setiap kecamatan tentunya dengan memperhatikan ketersediaan vaksin yang ada,” kata dia.

Ia menyebut, saat ini antusias masyarakat Ciamis akan pelaksanaan vaksinasi sangat tinggi. Hal itu terlihat dari kegiatan vaksinasi yang selalu melebihi kapasitas yang ditentukan.

“Kita terkait supply vaksin, perlu protes kepada pemerintah pusat atau provinsi, karena pemberiannya tidak melihat kondisi objektif daerahnya. Ciamis memiliki penduduk yang padat, seharusnya dosis yang diterima tidak disamakan dengan daerah dengan jumlah penduduk di bawahnya,” tegas Herdiat.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement