REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan, dr Siti Nadia Tarmizi menegaskan, dosis 3 atau booster saat ini masih hanya untuk tenaga kesehatan. Apalagi saat ini juga masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan vaksin.
"Prioritas program vaksin booster saat ini adalah tenaga kesehatan sebagai populasi berisiko, sekaligus vital dalam mendukung layanan dalam kesehatan di masa pandemi," ujar dr Nadia dalam keterangannya, Kamis (6/10).
Sebelumnya, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, akan mengalokasikan vaksin Covid-19 dosis ketiga bagi guru dan tenaga pendidik. Alasan Rahmat bahwa lebih baik memberikan suntikan Pfizer dan Moderna bagi tenaga pendidik daripada vaksinnya kedaluwarsa pun tidak tepat. Inisiatif tersebut justru menunjukkan buruknya kemampuan distribusi vaksin.
Tim LaporCovid-19, Amanda Tan, menilai, vaksin yang akan kedaluwarsa seharusnya diberikan kepada daerah-daerah yang sedang mengalami kekurangan vaksin dengan cakupan vaksin yang masih rendah. “Vaksin yang sudah mendekati kedaluwarsa melimpah di kota Bekasi juga menunjukan distribusi yang serampangan oleh Kementerian Kesehatan,” terang Amanda, melalui keterangan tertulis, Rabu (6/10).
Vaksin Pfizer dan Moderna memang membutuhkan perlakuan khusus. Pemerintah juga sudah sejak lama merencanakan program vaksinasi dan akan menggunakan dua jenis vaksin tersebut.
Sudah selayaknya Kementerian Kesehatan perlu mempersiapkan logistik pendukung yang menunjang vaksin dengan penanganan khusus kepada daerah di luar kota Bekasi.
Pemberian vaksin dosis ketiga sendiri sebetulnya belum direkomendasikan oleh WHO, dengan alasan ketersediaan vaksin secara global masih terbatas. “WHO menyatakan bahwa pemberian vaksin dosis ketiga ketika masih banyak populasi yang kesulitan mendapatkan dosis 1 dan 2 melanggar prinsip vaccine equity sehingga dapat menyebabkan ketimpangan akses vaksin di tingkat nasional,” tutur dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
