REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek, Wikan Sakarinto, ingin perguruan tinggi vokasi melibatkan semua pemangku kepentingan dalam program di instansi masing-masing. Agar para pemangku kepentingan pendidikan vokasi terlibat, Wikan menyebut, peran kunci berada pada bagian hubungan masyarakat (humas).
“Industri harus tahu, mengerti, dan mendukung program-program kita. Masing-masing perguruan tinggi vokasi akan memiliki daftar pemangku kepentingan yang panjang dan masing-masing akan berbeda tergantung koneksi, kerja sama, dan kemitraan yang dibangun,” ujar Wikan dalam siaran pers, Rabu (6/10).
Wikan menjelaskan, Kemendikbudristek telah melakukan banyak terobosan dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Terobosan-terobosan tersebut, antara lain mendorong penguatan ekosistem riset terapan vokasi lewat program riset Match Funding dan Program Riset Keilmuan Terapan yang didanai LPDP, peningkatan kualitas pendidik, dan pengembangan potensi mahasiswa melalui program kewirausahaan.
Wikan mengatakan, jerih payah Ditjen Pendidikan Vokasi dan penyelenggara pendidikan tinggi vokasi itu akan sia-sia jika pemangku kepentingan pendidikan vokasi tidak mengetahui usaha mereka. Pemangku kepentingan pendidikan vokasi yang dia maksud terdiri dari industrialis, pengusaha menengah, dan pengusaha kecil. Pemerintah dan anggota legislatif juga termasuk pemangku kepentingan pendidikan vokasi.
Menurut dia, setiap perguruan tinggi vokasi memiliki tugas penting dalam membuat semua pemangku kepentingan tersebut percaya dan terlibat aktif dalam program-program di perguruan tinggi vokasi masing-masing. Itu mengacu pada karakter utama kesuksesan pendidikan vokasi, yaitu keberpautan dan kesesuaian misi dan praktik pendidikan di perguruan tinggi dengan misi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang didorong oleh industri dan dunia kerja.
Wikan mengatakan hubungan antara penyelenggara pendidikan vokasi dengan para pemangku kepentingan harus kuat. “Keberhasilan pendidikan vokasi tergantung dari kemampuan (humas) membangun relasi, komunikasi, kepercayaan, dan keterlibatan dunia usaha dunia industri, pemerintah, serta masyarakat,” kata dia.
Ia mengatakan, humas memiliki peran kunci dalam memastikan dunia usaha dunia industri memiliki persepsi yang positif terhadap kompetensi lulusan perguruan tinggi vokasi. Publik pun perlu mengetahui hal tersebut agar orangtua mau menyekolahkan anaknya ke politeknik, akademi, dan sekolah vokasi.
Karena itu, humas ia nilai memiliki tugas berat untuk menjadikan perguruan tinggi vokasi sebagai preferensi pertama anak-anak muda Indonesia dalam melanjutkan pendidikan. “Saya mengimbau tiap kampus pendidikan vokasi bertransformasi memberikan dukungan lebih besar kepada biro atau bagian kehumasan di kampus masing-masing. Dukungan kelembagaan ini sangat penting agar program-program terobosan yang kami buat, seperti program Penguatan Kompetensi Kehumasan Mitras DUDI ini, bisa berlanjut di kampus masing-masing,” kata Wikan.
Program Penguatan Kehumasan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi (PTPPV) tahun 2021 merupakan lanjutan dari program sama yang dilaksanakan tahun 2020. Berdasarkan evaluasi program penguatan humas tahun 2020, tahun ini Direktorat Mitras DUDI ingin meningkatkan kapasitas kepala/staf/pranata humas di PTPPV. Direktorat Mitras DUDI memfasilitasi para humas dengan sertifikasi kompetensi pada okupasi coordinator humas.
“Kami juga ingin memperluas jaringan fungsi humas PTPPV, yang tadinya sekadar kegiatan publikasi dan protokoler, menjadi agen dalam membangun kemitraan antara perguruan tinggi vokasi dengan DUDI dan pemangku kepentingan lainnya,” ujar Plt Direktur Mitras DUDI, Saryadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
