Rabu 06 Oct 2021 05:51 WIB

Kemensos Usul Kementerian-Lembaga Terlibat dalam RUU PB

Risma mengatakan, Kemensos tidak bisa sendiri dalam penanggulangan bencana.

Menteri Sosial Tri Rismaharini (tengah) berbincang dengan Komite II DPD sebelum rapat kerja dengan Komite II DPD dan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/10/2021). Rapat kerja tersebut membahas tindak lanjut mengenai kebijakan kelembagaan BNPB dan pola pengaturan anggaran penanggulangan bencana dalam DIM RUU Bencana.
Foto: ANTARA/Aprillio Akbar/foc.
Menteri Sosial Tri Rismaharini (tengah) berbincang dengan Komite II DPD sebelum rapat kerja dengan Komite II DPD dan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/10/2021). Rapat kerja tersebut membahas tindak lanjut mengenai kebijakan kelembagaan BNPB dan pola pengaturan anggaran penanggulangan bencana dalam DIM RUU Bencana.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Sosial (Kemensos) mengusulkan untuk memasukkan unsur Kementerian dan Lembaga agar terlibat dalam penanganan bencana di Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana (RUU PB). "Kami mengusulkan kelembagaan lengkap, karena tidak bisa kami sendiri," ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR dan DPD Komite II di Jakarta, Selasa (5/10).

Risma memberikan gambaran besar, semisal terjadi bencana likuifaksi dan membuat batas wilayah dan lahan menjadi tidak jelas, Kemensos mengusulkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk terlibat dalam penanganan bencana. Penanganan pada repatriasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah di Malaysia dengan jumlah yang cukup besar, Kemensos akan melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Baca Juga

Risma mengatakan, begitupun pada bencana kebakaran, saat penduduk kehilangan ijazah, surat tanah, bahkan KTP, kementerian lainnya akan dilibatkan untuk mengganti dokumen yang ikut terbakar. Selain kementerian, beberapa lembaga seperti TNI, Polri, BIN, BNPT, BNPB, Basarnas, KNKT, unsur lembaga organisasi masyarakat seperti ORARI juga turut dilibatkan.

"Kementerian Agraria dan Tata Ruang, kalau ada konflik tanah dan tata ruang. Kalau dilibatkan, kita akan bisa tangani pascabencana. Kami usulkan kementerian lengkap. Misalnya, nauzubillahiminzalik, pencemaran radiasi tugasnya Kemendikbudristek. Tugas itu diatur dalam keputusan presiden, tupoksinya," ujar Risma.

Baca juga : Pilkada Jakarta Diundur, Anies: Ya Udah Terusin Kerja

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement