Tuesday, 1 Rabiul Awwal 1444 / 27 September 2022

Romo Magnis: Palestina Berhak Menjadi Negara Berdaulat  

Selasa 05 Oct 2021 16:16 WIB

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Nashih Nashrullah

Romo Franz Magnis Suseno menilai isu Palestina cenderung dilupakan dunia internasional

Romo Franz Magnis Suseno menilai isu Palestina cenderung dilupakan dunia internasional

Foto: bnpt
Isu Palestina cenderung dilupakan dunia internasional

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –  Rohaniawan Katolik yang juga budayawan, Prof Franz Magnis-Suseno, menyampaikan pandangannya soal Palestina dan geopolitik di Timur Tengah. Ini dia sampaikan saat menghadiri forum webinar Dialog Lintas Agama Internasional yang digelar oleh Aqsa Working Group (AWG), Senin (4/10).

Romo Magnis, sapaannya, menyampaikan masalah Palestina dan Yerusalem memang erat berkaitan tetapi tidak sama. Masalah ini sudah terjadi lebih dari setengah abad, tepatnya sejak perang 6 hari pada 1967. 

Baca Juga

Karena persoalan tersebut sudah begitu lama, kini ada kecenderungan dunia internasional menganggap masalah Palestina sebagai gangguan bukan hanya di Eropa dan Amerika melainkan juga di Timur Tengah. 

Sebab, menurut Romo Magnis, di Timur Tengah ada tabrakan kepentingan yang tidak berkaitan dengan masalah Palestina. "Di Indonesia, yang hampir tidak pernah diperhatikan adalah terkait situasi di Timur Tengah sejak akhir abad lalu yang ditandai konfrontasi yang tak ada kaitan banyak dengan masalah Palestina tapi berdampak pada Palestina, yaitu konfrontasi antara Iran dan Arab Saudi," tutur dia.

Romo Magnis mengatakan, sebetulnya di Timur Tengah sudah lama ada koalisi tidak resmi antara tiga pihak yang berkepentingan sama, yaitu Amerika Serikat (AS), Arab Saudi, dan Israel. 

Bagi Arab Saudi, Palestina adalah gangguan. Sedangkan yang ditakuti Arab Saudi di satu sisi adalah Iran, dan di sisi lain adalah radikalisme seperti Hamas, Hizbullah, atau Ikhwanul Muslimin di Mesir.

"Maka bagi Arab Saudi, Israel adalah sekutu tidak resmi yang penting dalam melawan Iran dan pasukannya. Arab Saudi tidak memiliki masalah dengan Israel, meskipun Arab Saudi belum berani kehilangan nama baik di dunia Islam," jelasnya. 

Meski belum membuka hubungan diplomatik dengan Israel, Romo Magnis menuturkan, Arab Saudi dan Israel bekerja sama erat. Apalagi saat ini semakin banyak negara-negara di Timur Tengah yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel. 

Mesir dan Yordania telah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sejak lama. Namun tahun lalu disusul lagi oleh Bahrain, Uni Emirat Arab, Sudan dan Maroko. 

"Bagi mereka, masalah Palestina itu semakin menjadi gangguan dan mereka tidak peduli. Dan Indonesia, dengan kepeduliannya terhadap Palestina, jangan-jangan hanya merupakan lip service demi kepentingan dalam negeri," ungkapnya.

Karena itu, Romo Magnis berpendapat, masalah Palestina ini lambat-laun memang ingin dilupakan dunia internasional dan ini pulalah yang sebetulnya diharapkan Israel. Dia pun menekankan agar jangan sampai masalah Palestina ini dilupakan.

"Berhadapan dengan kecenderungan dunia internasional itu, saya mau menegaskan rakyat Palestina tidak boleh dilupakan. Orang Palestina adalah manusia yang sama-sama berhak dihormati, (yaitu) hak mereka atas kemerdekaan dan kedaulatan atas penentuan diri atas kebebasan," tegasnya.

Romo Magnis juga menyinggung eksistensi negara Israel dengan adanya pengakuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1949, yang saat itu Israel diakui sebagai negara berdaulat.

"Kita tidak dapat kembali padanya. Tidak mungkin semua batas negara yang pada waktu itu ditetapkan dan ada unsur ketidakadilan lalu dicairkan kembali," katanya.

Romo Magnis menyebut, pengakuan PBB terhadap eksistensi negara Israel pada 1949 adalah sejarah umat manusia yang merupakan sejarah ketidakadilan. Kemudian, pendudukan Israel terhadap Palestina di Tepi Barat yang terjadi sejak 1967 pun sama sekali tidak memiliki dasar baik dalam hukum antarbangsa maupun dari sudut etika politik.

"Bangsa Palestina mengalami pendudukan dan penindasan terus-menerus. Palestina, termasuk Gaza, berhak menjadi negara merdeka berdaulat," imbuhnya. 

 

 

Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA