Pemerintah Amerika Serikat mengatakan, tidak segan menggunakan sanksi bagi pemerintah yang mengganggu bantuan kemanusiaan, kata juru biara Gedung Putih, Jen Psaki, Kamis (30/9).
Sebelumnya Kementerian Luar Negeri Etiopia mengumumkan pengusiran tujuh pejabat PBB. Langkah itu diambil usai lembaga bantuan PBB melaporkan pemerintah memblokir penyaluran bantuan ke kawasan Tigray. Hal ini dikhawatirkan bisa memicu bencana kelaparan.
"Pemerintah AS mengecam keras langkah Pemerintah Etiopia mengusir semua petinggi lembaga bantuan PBB yang terlibat dalam operasi kemanusiaan,” kata Psaki dalam sebuah jumpa pers di Washington, AS.
"Ini adalah noda dalam nurani kolektif kita,” pungkasnya, sembari menambahkan AS akan berkonsultasi dengan Dewan Keamanan PBB untuk menunjukkan reaksi kepada Addis Abeba.
Menurutnya, Presiden Joe Biden sedang mempersiapkan "tindakan agresif” terhadap pelanggaran HAM atau blokade bantuan. "Jika tidak ada kemajuan signifikan, kami akan mengambil tindakan, dan kami punya metode untuk hal-hal tersebut,” imbuhnya.
Menurut PBB, sejauh ini hanya sepuluh persen warga Etiopia yang mendapat bantuan dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Direktur Lembaga Bantuan PBB, MartinGriffiths, sebanyak 400 ribu penduduk terancam mengalami bencana kelaparan.
"Campur tangan” organisasi bantuan
Etiopia sebaliknya menuduh ketujuh pejabat PBB "mencampuri” urusan dalam negeri. Pemerintah menuduh lembaga bantuan membantu pasukan Tigray. Tudingan ini dibantah, baik oleh Kantor Hak Asasi Manusia, maupun UNICEF.
Pengusiran itu juga ditengarai sebagai reaksi terhadap PBB yang kian gencar bereaksi terhadap perang yang melebar ke kawasan etnis lain di Etiopia, antara lain Amhara dan Afar.
"Apa yang paling menakutkan dari pengusiran pejabat PBB ini adalah bahwa ia dilakukan ketika PBB dan lembaga bantuan lain sangat dibutuhkan di hampir semua wilayah Etiopia,” tulis Mehari Tadelle Maru, Guru Besar Administrasi Negara di Universitas Eropa.
Sebelumnya pemerintah Etiopia juga sudah membekukan izin bagi dua lembaga bantuan internasional, Doctors Withour Borders dan Komite Pengungsi Norwegia. Keduanya dituduh menyebarkan "informasi palsu” terkait perang.
Petugas kemanusiaan mengabarkan, aturan terbang ke kawasan perang di Tigray yang ditetapkan pemerintah sedemikian ketat, mereka dilarang membawa pembuka kaleng, multivitamin, obat-obatan, termasuk kamera beserta kartu memorinya.
Selama berbulan-bulan, lembaga bantuan mendiamkan tindakan Addis Abeba karena khawatir kehilangan akses ke Tigray. Tapi terhentinya pasokan bahan bakar memaksakan lumpuhnya operasi kemanusiaan.
"Mereka mencekik kami,” kata seorang petugas kemanusiaan keada kantor berita AP. "Mereka hanya membiarkan kami bernafas sesekali agar tidak mati.”
rzn/hp (ap,rtr)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
