Sabtu 02 Oct 2021 01:44 WIB

Jokowi Minta DPD Tingkatkan Eksistensi Bangun Indonesia

DPD sebagai representasi aspirasi daerah yang majemuk dan penyalur suara masyarakat

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Gita Amanda
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong DPD RI dan lembaga lainnya agar terus meningkatkan eksistensinya dalam membangun Indonesia. (ilustrasi).
Foto: setkab.go.id
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong DPD RI dan lembaga lainnya agar terus meningkatkan eksistensinya dalam membangun Indonesia. (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong DPD RI dan lembaga lainnya agar terus meningkatkan eksistensinya dalam membangun Indonesia. Jokowi menilai, DPD RI memiliki posisi dan kontribusi yang penting dan strategis dalam kehidupan bernegara.

DPD RI juga sebagai representasi aspirasi daerah yang majemuk dan penyalur suara masyarakat di berbagai pelosok, sekaligus sebagai simpul utama persatuan dan kesatuan bangsa.

Baca Juga

"Membangun Indonesia tidak bisa hanya dengan membangun Jawa, membangun Indonesia adalah membangun seluruh Tanah Air Indonesia dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote, termasuk kawasan perbatasan tempat-tempat terisolir dan pulau-pulau terdepan," kata Jokowi dalam sambutannya di HUT DPD RI ke-17, Jumat (1/10).

Presiden mengatakan, dalam membangun Indonesia, tak boleh ada masyarakat yang tertinggal. Seluruh masyarakat memiliki kesetaraan dalam pelayanan dari negara, mendapatkan akses pendidikan dan juga kesehatan, serta mendapatkan pekerjaan yang layak.

"Karena itu saya mengajak DPD RI dan lembaga-lembaga lainnya untuk terus meningkatkan eksistensinya," tambah dia.

Ia menilai, harapan dan ekspektasi masyarakat di seluruh daerah juga semakin tinggi. Hal inipun membutuhkan respon kelembagaan yang cepat, apalagi di masa pandemi Covid-19 saat ini yang membutuhkan kecepatan dalam bekerja. Menurut dia, dalam kondisi pandemi saat ini diperlukan cara-cara baru dalam menangani situasi yang berubah sangat cepat dan berdampak sangat luas.

Situasi yang extraordinary inipun mengharuskan sistem ketatanegaraaan dan sistem pemerintahan bekerja secara responsif, adaptif, dan fleksibel tanpa harus mengesampingkan prinsip-prinsip check and balances serta tata kelola pemerintahan yang baik.

"Dalam merespons hal itu DPD RI harus terus mengembangkan cara kerja yang inovatif ikut mendorong pemerintahan daerah untuk bertransformasi bekerja dengan cara-cara baru, melakukan terobosan smart short cut sehingga mampu memberikan pelayanan yang inklusif untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia," kata Jokowi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement