REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) mengecam pengusiran tujuh pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari Ethiopia. Demikian disampaikan juru bicara Gedung Putih Jen Psaki pada Kamis (30/9).
Menurut Psaki, pemerintah AS tidak akan ragu menjatuhkan sanksi terhadap pihak-pihak yang menghalangi upaya kemanusiaan di Ethiopia. Pengusiran itu diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri Ethiopia dua hari setelah kepala lembaga bantuan PBB mengatakan blokade pemerintah terhadap bantuan kemanusiaan berpotensi membuat ratusan ribu orang di Tigray,kawasan di utara, menderita kelaparan.
"Pemerintah AS mengutuk keras tindakan pemerintah Ethiopia yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan mengusir para petinggi semua organisasi PBB yang terlibat dalam operasi kemanusiaan yang sedang berlangsung," kata Psaki saat konferensi pers.
"Ini menodai suara hati kita semua dan harus dihentikan," imbuhnya.
Psaki meminta Dewan Keamanan PBB dan negara-negara lain agar segera bereaksi untuk menjelaskan kepada pemerintah Ethiopia bahwa menghalau operasi kemanusiaan adalah tindakan yang tidak dapat diterima.
AS kerap menyerukan agar perundingan dilangsungkan untuk mengakhiri konflik di Tigray antara pasukan federal dan mereka yang bersekutu dengan partai politik penguasa kawasan, Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF). Sejak konflik muncul pada November, ribuan orang tewas dan lebih dari dua juta orang menyelamatkan diri.
Pada Juli, konflik Tigray merembet ke daerah-daerah sekitarnya, yaitu Amhara dan Afar, hingga menyebabkan ratusan ribu orang mengungsi. Psaki memperingatkan AS akan menjatuhkan sanksi jika tidak ada perubahan yang jelas dan konkret.
Psaki mengatakan pemerintahan Presiden Joe Biden siap mengambil tindakan agresif berdasarkan perintah eksekutif yang dikeluarkan awal September. Perintah itu memungkinkan Washington menjatuhkan sanksi terhadap pihak-pihak yang bertikai jika mereka menghalangi akses kemanusiaan, melakukan pelanggaran HAM serius, atau memperpanjang konflik.
"Kita harus melihat progres yang berarti dalam beberapa pekan untuk memulai pembahasan mencapai gencatan senjata, mengizinkan akses kemanusiaan tanpa hambatan, dan memastikan HAM dihormati. Tanpa adanya progres yang signifikan, kami akan bertindak dan kami mempunyai cara untuk melakukan itu," kata Psaki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
