REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi telah memunculkan era yang disebut demokrasi digital. Di Indonesia beragam informasi dapat dengan mudah diakses melalui berbagai kenal media dengan jenis perangkat.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan pada bulan Januari 2021 internet menjadi saluran informasi yang paling banyak diakses oleh masyarakat. Namun, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Usman Kansong mengakui beberapa wilayah di Indonesia belum dapat menikmati berbagai kanal informasi digital karena memiliki keterbatasan akses internet.
Data Badan Aksesibilitas, Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) menyebutkan bahwa 49,33 persen wilayah Indonesia dapat menikmati akses jaringan 4G, 44,35 persen wilayah dapat menikmati jaringan 3G dan jaringan 2G dapat diakses sebanyak 68,54 persen wilayah Indonesia.
“Sementara ada 9.113 desa atau kelurahan dalam wilayah 3T belum mendapat akses jaringan 4G. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mendorong penghentian siaran Televisi Analog yang disebut Analog Switch Off,” ujar Usman dalam Webinar Diskusi Publik “Adu Strategi Pemerintah di Layar Kaca”, dalam rilisnya, Kamis (30/9).
Analog Switch Off, lanjut Usman merupakan bentuk dari digitalisasi penyiaran yang dapat menghasilkan multiplayer effect untuk ekonomi digital Indonesia. Diperkirakan antara tahun 2020 hingga 2026 terdapat 181.000 penambahan kegiatan usaha baru, 232 ribu penambahan lapangan pekerjaan baru, peningkatan pendapatan negara dalam sebesar Rp 77 triliun dan peningkatan kontribusi pada PDB nasional sebesar Rp 442,8 triliun.
Penghentian siaran televisi analog atau Analog Switch Off akan dilaksanakan secara bertahap tahap pertama selambat-lambatnya tanggal 30 April 2022, tahap kedua pada 25 Agustus 2022 dan tahap ketiga selambat-lambatnya pada tanggal 2 November 2022.
“Seluruh siaran Televisi Analog akan dihentikan hingga 2 November 2022. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan Analog Switch Off dan bermigrasi dari siaran Televisi Analog ke Siaran Televisi Digital,” ujar Usman lagi.
Lalu bagaimana strategi beberapa Kementerian/Lembaga dalam memanfaatkan layar kaca, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan, drg. Widyawati mengatakan pihaknya memiliki strategi dalam komunikasi di era digital, misalnya dalam mempercepat program vaksinasi.
“Mulai dari menentukan narasi kemudian pesan kuncinya. Landasan dari kegiatan, public address, dan media relations atau komunikasi dengan stakeholder dan opinion leader serta manajemen krisis komunikasi,” ujarnya.
Di lain pihak, aparat kepolisian juga terus membangun jejaring komunikasi dan kanal diseminasi berbasis teknologi. Polri berupaya bagaimana semakin dekat dengan masyarakat dan tentunya Polri berharap semakin dekat dengan masyarakat.
"Salah satu program Kapolri adalah mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi, meningkatkan public trust terhadap Polri,” kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol. Rusdi Hartono.
Sementara Plt Kapusdatin Kementerian Pendidikan dan Kebudayan, Riset dan Teknologi, Dr Hasan Chabibie mengatakan pihaknya akan memanfaatkan konten-konten di layer kaca untuk peningkatan kualitas kegiatan belajar secara virtual.
Di sektor penanganan kebencanaan, Plt Kapustadin dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari pihaknya mengeluarkan rilis, klarifikasi dan berita update tentang kondisi kebencanaan tepat waktu, agar masyarakat di lokasi bencana dapat dengan cepat mengantisipasi risiko dan bahaya bencana yang terjadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
