Tuesday, 20 Rabiul Awwal 1443 / 26 October 2021

Tuesday, 20 Rabiul Awwal 1443 / 26 October 2021

UMM-Badan Keahlian DPR RI Tanda Tangani MoU terkait EBT

Kamis 30 Sep 2021 01:53 WIB

Rep: Wilda Fizriyani/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) bersama Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melaksanakan Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Energi Baru Terbarukan (EBT), Rabu (29/9).

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) bersama Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melaksanakan Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Energi Baru Terbarukan (EBT), Rabu (29/9).

Foto: Humas UMM
UMM sudah lama mengembangkan EBT khususnya PLTMH.

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG --  Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) bersama Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengkaji lebih dalam terkait Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT). Kajian itu diwujudkan melalui Forum Group Discussion (FGD) dan Memorandum of Understanding (MoU) yang dilaksanakan pada Rabu (29/9) di Hall Rayz Hotel. 

Rektor UMM Fauzan mengatakan, UMM sudah lama mengembangkan EBT khususnya pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Pilihan itu didasarkan pada kemudahan dalam menjalin kerja sama berbagai instansi untuk mengembangkan pembangkit listrik.

“Kami juga memiliki program 1.000 PLTMH yang berangkat dari kesadaran bahwa potensi aliran sungai di Indonesia sangat luar biasa,” katanya.

Fauzan mengapresiasi terkait dipilihnya UMM sebagai mitra oleh Badan keahlian DPR untuk penyusunan kajian mengenai RUU EBT. Menurutnya, regulasi EBT termasuk salah satu rancangan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Hal ini perlu ada sokongan regulasi agar improvisasi dalam eksekusi energi bisa lancar dan aman.

Salah satu bagian dari RUU ini adalah semangat untuk menyederhanakan dan mengutamakan fungsi kesejahteraan masyarakat. Sebab itu, dia berharap regulasi tersebut bisa memudahkan banyak hal salah satunya mengenai proses perizinan. Kemudian RUU ini diharapkan bisa memberikan kemudahan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Keahlian DPR RI, Inosentius Samsul menilai agenda FGD ini dapat berjalan lancar berkat dukungan semua pihak. Pada kesempatan tersebut, kedua pihak juga melakukan penandatanganan MoU. Hal itu bertujuan agar hubungan keduanya bisa lebih dekat. Di samping itu, jika ada kegiatan ilmiah lain untuk dukungan lembaga baik pengembangan RUU maupun pengawasan, UMM bisa siap sedia terlibat di dalamnya.

Ia melanjutkan, peran Badan Keahlian sebenarnya untuk menjembatani pemikiran akademis dan aktivitas politik. Menurutnya, tidak sedikit para akademisi yang menjaga jarak dengan politik. "Padahal, alangkah lebih baik jika bisa memberikan kontribusi pemikiran dan sumbangsih untuk kesejahteraan masyarakat," ungkapnya dalam pesan resmi, Rabu (29/9).

Ia menilai, UMM telah memberikan inspirasi yang luar biasa dalam bidang energi baru terbarukan. Hal itu ia rasakan ketika mengunjungi UMM beberapa tahun lalu. Saat itu ia terlibat dalam diskusi dan melihatsecara langsung bagaimana PLTMH UMM bekerja dan memberikan manfaatnya.

Inosentius Samsul juga berterimakasih kepada pihak UMM yang bersedia untuk bekerjasama dalam penyusunan RUU EBT. Ia berharap agar ke depannya keterlibatan dan kontribusi Kampus Putih bisa lebih banyak lagi. Kemudian akan ada wawasan dan pandangan baru dari FGD ini untuk menyempurnakan RUU EBT.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA