REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memfokuskan penyehatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada tahun depan. Hal ini mengingat APBN menjadi salah satu instrumen yang bekerja keras selama pandemi Covid-19.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan reformasi APBN akan didorong agar keuangan negara dapat berjalan secara berkelanjutan. “APBN yang bekerja luar biasa keras, dan kita harap ekonomi mulai bertahap bangkit kembali, aka fokus kita 2022 adalah kombinasi antara terus menjaga momentum pemulihan ekonomi, namun pada saat yang sama mulai menyehatkan APBN,” ujarnya saat webinar CIMB Niaga, Rabu (29/9).
Menurutnya seiring pemulihan ekonomi yang berjalan maka APBN juga akan mulai dipulihkan kembali. Sebab jika tidak akan berdampak jangka menengah dan panjang bagi Indonesia.
“Karena kalau terus menerus defisit besar, maka akan memberi dampak jangka menengah panjang. Oleh karena itu kebijakan fiskal 2022 adalah pemulihan ekonomi, reformasi struktural, dan konsolidasi fiskal,” ucapnya.
Meski akan melakukan pemulihan pada APBN, Sri Mulyani memastikan penanganan Covid-19 masih akan menjadi prioritas seperti vaksinasi dan peningkatan fasilitas kesehatan.
“Jadi bagaimana transisi pandemi menjadi endemi kita tetap akan melakukan vaksinasi termasuk boosting, prokes, meningkatkan faskes dan juga menjaga dari sisi kemampuan testing dan tracing," ucapnya.
Sri Mulyani menyebut bantuan sosial juga masih akan bergulir hingga dilakukannya reformasi bidang sumber daya manusia yang sempat terbatas dari segi pendidikan semenjak pandemi.
“Misalnya Kemdikbud ini mengatasi pelajar yang hampir dua tahun ini tidak belajar tatap muka, pasti ada ketertinggalan di sana. Kementerian Kesehatan berupaya membangun sistem kesehatan yang andal, dan Kementerian Sosial menjalankan perlindungan sosial, semua didukung APBN,” ucapnya.
“APBN pun akan diarahkan untuk menangani dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian. Pemerintah akan fokus reformasi iklim usaha dan investasi melalui sejumlah kebijakan,” ucapnya.
Ke depan pihaknya melanjutkan reformasi terhadap APBN baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Adapun aspek pendapatan, pemerintah bersama DPR masih dalam proses rancangan undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (RUU KUP).
Dari sisi pengeluaran, Sri Mulyani akan mendorong agar APBN lebih berorientasi pelayanan masyarakat dan mendukung investasi. Dia menyoroti APBN seringkali 'habis' digunakan keperluan birokrasi, sehingga manfaat bagi masyarakat masih dapat terus diperbesar.
"Sehingga pada 2022 fokus reformasi struktural, juga fiskal,” ucapnya.
Dari sisi penerimaan negara, kata dia, pada Agustus 2021 tumbuh sembilan persen. Adapun realisasi itu termasuk perpajakan, yaitu pajak bea cukai dan penerimaan bukan pajak.
"Semenjak kita lihat terjadinya penerimaan negara yang cukup kuat sampai bahkan Agustus ini, kita mengharapkan konsolidasi fiskal bisa berjalan tanpa disrupsi pemulihan ekonomi," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
