Rabu 29 Sep 2021 13:43 WIB

Pemerintah Federal Australia akan Potong Bantuan Covid-19

Pemotongan bantuan Covid-19 dilakukan usai tingkat vaksinasi meningkat

Rep: Lintar Satria/ Red: Nur Aini
Seorang mengendarai sepeda melewati iklan yang mempromosikan vaksinasi COVID-19 menjelang rapat umum yang direncanakan menentang vaksinasi COVID-19 wajib di Melbourne, Victoria, Australia, 24 September 2021.
Foto: EPA-EFE/JAMES ROSS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND
Seorang mengendarai sepeda melewati iklan yang mempromosikan vaksinasi COVID-19 menjelang rapat umum yang direncanakan menentang vaksinasi COVID-19 wajib di Melbourne, Victoria, Australia, 24 September 2021.

REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Pemerintah federal Australia mengurangi dana darurat untuk warga yang kehilangan pekerjaannya karena peraturan pembatasan sosial Covid-19. Keputusan itu diambil setelah angka vaksinasi di seluruh negeri meningkat.

Namun, langkah itu juga akan menekan pemerintahan negara bagian dan teritori untuk mempertahankan agar perekonomian tetap dibuka. Keputusan memotong bantuan federal diambil setelah angka vaksinasi mencapai 80 persen. Artinya, setiap negara bagian dan teritori harus menggunakan dana mereka sendiri bila memutuskan menerapkan peraturan pembatasan sosial untuk merespons wabah virus corona terbaru.

Baca Juga

"Pembayaran darurat (ini) harus berakhir kata," Menteri Keuangan Australia Joshua Anthony Frydenberg pada Seven News, Rabu (29/8).

"Bila anda melihat di seluruh dunia, masyarakat mulai menjalani hidup normal, belajar hidup bersama peraturan aman Covid-19," tambahnya.

Dua kota terbesar di Australia, Sydney dan Melbourne serta ibu kota Canberra sudah menerapkan karantina wilayah selama beberapa pekan. Karena Australia masih didera wabah virus corona varian Delta yang sangat menular. Peraturan tersebut mendorong perekonomian Australia senilai 1,5 triliun dolar AS di ambang resesi kedua selama bertahun tahun. Daerah lain yang tidak memiliki wabah sudah menutup perbatasannya sesuai dengan peraturan pemerintah federal. Harapannya kebijakan ini dapat menahan penyebaran virus.

Sejak bulan Juni lalu, pemerintah federal Australia sudah menghabiskan lebih dari 6,5 miliar dolar AS atau 9 miliar dolar Australia untuk membantu 2 juta orang. Pemerintah ingin semua perbatasan di dalam negeri dibuka lagi setelah angka vaksinasi mencapai 80 persen.

Target tersebut diperkirakan akan tercapai pada bulan November mendatang. Tapi sejumlah pemerintah negara bagian mengindikasi tidak akan mengikuti rencana pemerintah federal.

Frydenberg mengatakan bantuan pendapatan pemerintah federal akan mulai dihentikan ketika angka vaksinasi negara bagian mencapai 70 persen. Pada tingkat itu pekerja yang terdampak harus mengajukan bantuan setiap pekan. Bantuan akan berhenti setelah target 80 persen tercapai.

Artinya negara bagian terpadat dan pusat wabah Covid-19 Australia, New South Wales, akan kehilangan bantuan dalam beberapa pekan. Sekitar 62 persen populasi negara bagian itu sudah divaksin, di atas rata-rata nasional yang sebanyak 53 persen.

Negara Bagian Queensland dan Western Australia yang tidak menerima bantuan pemerintah federal saat ini negara bagian yang angka vaksinasinya paling rendah. Kedua negara bagian itu diperkirakan tidak dapat mencapai target 80 persen hingga pertengahan bulan Desember. 

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement