REPUBLIKA.CO.ID, TUNIS -- Empat partai politik Tunisia pada Selasa (28/9) mengumumkan bahwa, mereka akan menentang langkah-langkah yang dibuat oleh Presiden Kais Saied. Hal itu diungkapkan beberapa hari setelah Saeid mengkonsolidasikan kekuasaan dan mengabaikan konstitusi.
The Democratic Current Party (Attayar), Ettakatol (FDTL), Partai Republik (Al Jomhouri) dan Afek Tounes mengumumkan pembentukan koalisi di ibu kota Tunis. Sekretaris Jenderal Democratic Current Party, Ghazi Chawashi, mengatakan, tujuan koalisi adalah untuk menyatakan penolakan partai terhadap monopoli kekuasaan.
"Jika presiden tetap pada posisinya, kami akan memilih segala bentuk mobilisasi yang memungkinkan untuk membela demokrasi dan pencapaian revolusi," kata Chawashi, dilansir Middle East Eye, Rabu (29/9).
Chawashi mengatakan, jika Saied tetap menegaskan keputusannya, maka koalisi akan menerapkan tekanan dan melakukan akai protes secara damai. Ekonom, Fadhel Abdelkefi, memperingatkan bahwa, krisis terbaru dapat menyebabkan bencana bagi ekonomi Tunisia yang sudah menderita.
Sementara itu, Issam Chebbi dari Partai Republik menuduh Saied mengeksploitasi berbagai krisis Tunisia untuk merebut kekuasaan.
"Kami benar-benar menolak ini dan memintanya untuk membatalkan keputusannya," kata Chebbi.
Sebelumnya, Saied memberikan kekuasaan kepada dirinya sendiri untuk memerintah dengan dekrit. Hal itu dilakukan dua bulan setelah dia memecat perdana menteri, menangguhkan parlemen, dan mengambil alih otoritas eksekutif.
Pada Mei, Middle East Eye mengungkapkan sebuah dokumen rahasia yang merekomendasikan Saied untuk menggunakan Pasal 80 konstitusi dan merebut kendali negara, dengan alasan kekuatan darurat. Pada akhir Juli, dia melakukan hal itu dengan mengatakan bahwa pandemi virus korona dan situasi ekonomi telah membuat negara menjadi sangat buruk. Oleh karena itu, dia perlu membekukan parlemen dan membubarkan pemerintah, serta meluncurkan gerakan antikorupsi.
Saied memecat Perdana Hichem Mechichi. Dia ditahan dan dipukuli oleh pasukan keamanan setelah diberi tahu bahwa dia akan diganti. Pemerintahan Mechichi didukung oleh Ennahda, partai terbesar di legislatif Tunisia yang sangat terfragmentasi.
Ennahda telah memegang mayoritas kursi di parlemen sejak pemilu 2019, dan Tunisia telah diperintah oleh pemerintah teknokratis berturut-turut sejak awal 2020. Terakhir kali Ennahda memimpin pemerintahan adalah pada 2013.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
