REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korusi (KPK) menyebut survei persepsi publik menjadi salah satu tolok ukur untuk introspeksi diri. Hal itu menanggapi hasil survei Indikator Politik yang menyatakan tingkat kepercayaan pada KPK menurun.
"KPK mengapresiasi lembaga survei sebagai pihak yang terus konsisten mengukur dan memotret persepsi publik dan menyampaikan feedback-nya. Feedback dari masyarakat sangat berarti bagi KPK untuk introspeksi dan melakukan perbaikan ke depannya," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (28/9).
Ali mengatakan, survei persepsi publik menjadi salah satu tolok ukur bagaimana masyarakat menilai kinerja dan manfaat yang dihasilkan dari kerja pemberantasan korupsi oleh KPK. Namun, Ali mengatakan, pemberantasan korupsi adalah ikhtiar panjang di mana dampak dan manfaatnya tidak serta merta bisa dirasakan seketika itu juga.
Dalam penanganan suatu perkara, lanjut dia, publik mungkin bisa langsung melihat bagaimana KPK menangkap para pelaku dan memulihkan kerugian negaranya. Namun pada upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi, menurut dia, membutuhkan waktu untuk bisa menikmati hasil dari perbaikan sistem dan penanaman nilai antikorupsi kepada orang per orang.
KPK mengharapkan dapat memperoleh indikator dan hasil pengukuran detil survei Indikator Politik agar bisa mempelajari poin-poinnya secara rinci. Berdasarkan hasil survei Indikator Politik, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK menurun.
Baca juga : Ketua KPK: Jangan Biarkan Sistem Ramah Korupsi
"Ini ada penurunan tingkat trust terhadap KPK. Biasanya KPK kalau tidak nomor 2 nomor 1 mungkin hanya kalah dengan TNI biasanya, tetapi sekarang sudah melorot ke peringkat empat dilihat dari tingkat trust publik terhadap KPK sudah kesalip sama polisi," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi saat rilis Temuan Survei Nasional Evaluasi Penanganan Pandemi, Pelaksanaan Demokrasi dan Isu-Isu Terkini yang disiarkan kanal YouTube Indikator Politik Indonesia, Ahad (26/9).
Survei itu menyatakan TNI menempati peringkat pertama sebagai lembaga yang dipercaya publik. Kemudian berturut-turut Presiden, Polri, KPK, Kejaksaan, MPR, DPD, DPR, dan partai politik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
