REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK – Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki dilaporkan membahas perkembangan situasi negaranya dengan Israel bersama Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres. Diskusi itu dilakukan di sela-sela sesi ke-76 Majelis Umum PBB di New York.
Dilansir dari Wafa News, Ahad (26/9), Al-Maliki memberi penjelasan kepada Sekjen PBB tentang pelanggaran Israel yang sedang berlangsung di Palestina yang diduduki. Pelanggaran yang terus terjadi seperti pembongkaran rumah, pengusiran paksa, eksekusi lapangan, penangkapan sewenang-wenang, pengepungan Gaza, dan serangan harian yang ada dilakukan oleh pemukim Israel terhadap warga sipil Palestina.
Menlu menekankan bahwa pertemuannya dengan Sekjen adalah awal dari tindakan diplomatik dan internasional untuk memobilisasi momentum yang diperlukan. Hal itu untuk melaksanakan apa yang dinyatakan dalam pidato Presiden Mahmoud Abbas baru-baru ini di hadapan Majelis Umum PBB, yang mengarah pada perlindungan hak-hak orang-orang kita di tanah mereka.
Dia juga menekankan bahwa segala sesuatu yang dinyatakan dalam pidato Presiden didasarkan pada aturan hukum internasional dan resolusi PBB. Sesuatu yang dengan suara bulat, negara-negara menyepakati hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, kemerdekaan untuk Negara Palestina, dan kembalinya pengungsi.
Al-Maliki mengulangi seruan kepada PBB untuk membentuk mekanisme perlindungan internasional bagi rakyat Palestina, untuk mengadakan konferensi perdamaian di bawah naungan Kuartet Internasional. Kuartet itu nantinya diharapkan memaksa Israel memikul tanggung jawabnya sebagai kekuatan pendudukan, dan bekerja untuk membongkar. sistem apartheid Israel di Negara Palestina yang diduduki.
Guterres dan Al-Maliki juga membahas Proses Perdamaian Timur Tengah dan menegaskan kembali komitmen bersama mereka terhadap solusi dua negara dan kebutuhan untuk membangun kondisi untuk kembali ke negosiasi yang berarti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
