IHRAM.CO.ID, KABUL — Taliban berencana untuk kembali memberlakukan hukuman-hukuman yang dianggap sebagai penerapan ekstrem syariah Islam, yaitu dengan adanya eksekusi dan amputasi atau pemotongan bagian tubuh.
Menurut salah satu pendiri Taliban, Noorudin Turabi, hukuman tersebut sangat diperlukan untuk menjamin keamanan Afghanistan. Namun, apa yang belum ditentukan adalah apakah pemberian hukuman ini akan kembali dilakukan di hadapan umum, seperti yang pernah kelompok ini berlakukan saat memimpin pemerintahan negara pada 1996 hingga 2001.
“Tidak ada yang akan memberitahu kami apa hukum yang seharusnya kami terapkan,” ujar Turabi, dilansir The Irish Independent, Sabtu (25/9).
Turabi pernah menjabat sebagai kepala Kementerian Kejahatan dan Kebajikan pada 1996 hingga 2001. Departemen itu memberlakukan versi hukum pidana Islam yang keras, termasuk diantaranya adalah membatasi hak perempuan secara ekstrem.
Setelah Taliban kembali memegang kendali Afghanistan pada pertengahan Agustus, kelompok ini mengklaim akan memperkenalkan wajah yang lebih moderat, termasuk dalam aturan-aturan yang menghormati hak perempuan. Namun, kabinet pemerintahan yang dibentuk seluruhnya beranggotakan laki-laki dan Kementerian Kejahatan dań kebajikan dibentuk lagi.
Hal tersebut membuat banyak orang tetap meragukan janji Taliban, bahkan menilai bahwa kelompok ini tidak akan berubah. Banyak negara yang mengawasi dan menunggu langkah-langkah yang dilakukan, untuk memastikan stabilitas Afghanistan.
Dalam masa jabatan terakhir Turabi, ia memiliki reputasi untuk menegakkan dekrit Taliban secara ketat. Bahkan, tak segan memutuskan untuk memukuli para pria yang berjenggot terlalu pendek, atau mengenakan pakaian yang dianggap oleh kelompok itu tidak sopan.
Meski demikian, Turabi mengatakan bahwa pemerintahan yang dipimpin Taliban saat ini akan mengizinkan televisi, ponsel, dan media tetap ada di Afghanistan. Ia menyebut bahwa itu adalah bagian dari kebutuhan masyarakat.
“Itu adalah kebutuhan masyarakat dan kami serius tentang itu,” jelas Turabi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
