REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Perdana Menteri Imran Khan menuding pemerintahan Perdana Menteri India Narendra Modi sebagai fasis. Kritikan pedas ini disampaikan dalam pidato yang direkam sebelumnya dan ditayangkan pada pertemuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Jumat (24/9).
"Sangat disayangkan, sangat disayangkan, bahwa pendekatan dunia terhadap pelanggaran HAM kurang adil, bahkan selektif. Pertimbangan geopolitik, atau kepentingan perusahaan, kepentingan komersial sering memaksa kekuatan besar untuk mengabaikan pelanggaran negara afiliasi mereka," kata Khan.
Khan menyatakan serangkaian tindakan yang telah melepaskan ketakutan dan kekerasan terhadap 200 juta komunitas Muslim India yang kuat. Pemerintahan nasionalis Hindu telah melakukan ketidakadilan termasuk hukuman mati tanpa pengadilan, pogrom, dan undang-undang kewarganegaraan yang diskriminatif.
Seperti di tahun-tahun sebelumnya, Khan mencurahkan banyak waktu untuk Kashmir. "New Delhi juga telah memulai apa yang disebutnya sebagai 'solusi akhir' untuk perselisihan Jammu dan Kashmir," katanya.
Perdana Menteri Pakistan ini menyebutkan daftar pelanggaran berat dan sistematis hak asasi manusia yang dilakukan oleh pasukan India. Dia secara khusus mengecam perampasan paksa jenazah pemimpin besar Kashmir, Syed Ali Geelani, yang meninggal awal bulan ini di usia 91 tahun.
Keluarga Geelani mengatakan pihak berwenang mengambil tubuh tokoh itu dan menguburkannya secara diam-diam dan tanpa persetujuan mereka. Mereka menyangkal cara penguburna pemimpin yang dihormati di Kashmir itu sebagai pemakaman Islam yang layak. Khan meminta Majelis Umum untuk menuntut pemakaman dan upacara Geelani yang layak.
Kashmir dibagi antara India dan Pakistan dan telah diklaim oleh keduanya sejak memenangkan kemerdekaan dari kerajaan Inggris. Meski terus berseteru, Khan mengatakan, Pakistan menginginkan perdamaian, tanggung jawab India untuk terlibat secara bermakna.
India menggunakan hak jawabnya dengan menyatakan bahwa Pakistan, bukan India, untuk menunjukkan itikad baik dalam keterlibatan. Seorang diplomat India mengatakan, Pakistan perlu melihat ke dalam sebelum membuat tuduhan dan menekankan bahwa Kashmir adalah milik India. Pakistan kemudian menggunakan hak jawab sendiri, mengecam India sekali lagi.
Modi diatur untuk memberikan pidato dalam Sidang Umum secara langsung pada Sabtu (25/9). Pidato itu disampaikan sehari setelah pertemuan bilateral dengan Presiden AS Joe Biden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
