REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono berharap, calon Panglima TNI mendatang tidak hanya memahami perang konvensional. Sebab, menurutnya, perang konvensional dinilai bukanlah ancaman utama saat ini.

"Ancaman utama perang digital, perang pencitraan, seperti kejadian Amerika menyerang Afganistan tidak lagi dengan kirim pasukan besar-besaran tapi hanya melalui drone saja, itulah yang harus diatasi dan juga kedepannya agar kita meningkatkan manusianya dan juga kemampuan tempur," kata Dave di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (23/9).

Politikus Partai Golkar itu mengungkapkan, bahwa Komisi I DPR belum menerima surat presiden (surpres) terkait siapa pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. DPR masih menunggu surpres tersebut. "Kami berharap segera mungkin," ujarnya.

Dia juga merespons adanya anggapan yang menyebut bahwa calon Panglima TNI yang paling tepat selanjutnya haruslah berasal dari Angkatan Laut. Apalagi situasi di Laut Cina Selatan yang kini sedang memanas.

"Panglima itu tergantung kebijakan presiden dan itu yang penting dari kepala staf yang ada," ungkapnya.

Dia juga membantah adanya anggapan bahwa saat ini giliran Angkatan Laut yang menjadi Panglima TNI. Dave menegaskan, pergantian Panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden. "Kalau dibilang giliran tidak ada," tuturnya.

DPR diketahui akan memasuki reses awal Oktober mendatang. Dia memprediksi, surpres baru akan diterima DPR diujung masa sidang ini. "Mungkin saja di ujung. karena masa sidang ini berakhir di awal Oktober mungkin di masa (sidang) yang akan datang," ucapnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika