REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menargetkan percepatan vaksinasi hingga 70 persen di beberapa wilayah aglomerasi. Diketahui, dalam aturan barunya, level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak bisa turun jika vaksinasi belum mencapai target.
Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI Maxi Rein Rondonuwu mengungkapkan, Presiden Joko Widodo meminta agar cakupan vaksinasi di wilayah aglomerasi mencapai angka 70 persen. Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI pada Kamis (23/9).
Dalam rapat kerja tersebut Maxi menyinggung beberapa wilayah aglomerasi yakni Jabodetabek, Malang Raya, Bandung Raya, Semarang Raya, Solo Raya dan Surabaya Raya yang masih ada yang belum mencapai target. Maxi mengungkapkan, untuk beberapa wilayah Jabodetabek saat ini capaian vaksinasi masih di bawah 50 persen, yakni Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor.
"Untuk wilayah aglomerasi kami sudah mengirim vaksin untuk kebutuhan 70 persen itu. Jadi tinggal kecepatannya yang mereka harus lakukan sebab vaksinnya sudah 'standby' di masing-masing," kata Maxi.
Lebih lanjut Maxi merincikan, untuk progres vaksinasi Covid-19 di Malang Raya hanya menyisakan Kota Malang dan Kabupaten Malang saja. Sedangkan untuk di Bandung Raya terdapat progres vaksinasi yang relatif rendah yaitu di daerah Karawang, Sumedang, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung.
Kemudian, untuk wilayah Semarang Raya, hanya Kota Semarang yang sudah mencapai target 70 persen. Sementara wilayah sekitarnya yakni Demak, Kendal, dan Kabupaten Semarang masih berada di bawah 50 persen. Bergeser sedikit ke wilayah Solo Raya, juga masih ada beberapa wilayah yang capaian vaksinasi masih di bawah 50 persen, yakni Klaten, Karanganyar, Boyolali, Sukoharjo, Sragen dan Wonogiri.
"Di Surabaya Raya ini baru Mojokerto dan Kota Surabaya, kemudian Gresik yang sudah di atas 50 persen. Yang lain masih di bawah 50 persen," jelas Maxi.
Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menerangkan penambahan elemen cakupan vaksinasi dosis pertama dan vaksinasi dosis pertama untuk lansia yang menjadi penentuan level PPKM berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 43 dan 44 Tahun 2021 yang berlaku mulai 21 September hingga 4 Oktober 2021.
"Prioirtas 70 persen dosis 1 pada daerah aglomerasi pada bulan September dan Oktober di ibu kota untuk di luar Jawa dan Bali," ujar Nadia kepada Republika.
Perihal wilayah aglomerasi yang akan paling cepat mencapai target vaksinasi dan bisa menurunkan level PPKM, menurut Nadia bisa dilihat setiap pekannya. Pada pekan ini, katanya, secara nasional terjadi penurunan kasus mingguan sebanyak 40 persen dan penurunan jumlah kematian sebesar 48 persen jika dibandingkan pada pekan sebelumnya.
"Namun, masih ada beberapa provinsi yang mencatatkan insidensi dan angka kematian relatif tinggi, yaitu Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Bangka Belitung," katanya.
Ia mengatakan pemerintah akan berupaya untuk menjaga pemeriksaan (testing) mingguan nasional. "Saat ini sudah mencapai lebih dari standar WHO, yaitu 1 orang yang diperiksa per 1.000 penduduk per minggu, yang merupakan parameter surveilen yang komprehensif," paparnya.
Siti Nadia mengatakan seluruh provinsi telah mencapai standar minimal tersebut, dengan beberapa provinsi yang mencatatkan testing rate cukup tinggi, yaitu Provinsi Bali, Riau, Kalimantan Timur, dan DKI Jakarta.Selain itu, lanjut dia, positivity rate mingguan nasional juga sudah mencapai 1,9 persen, kurang dari 5 persen sesuai dengan standar WHO.
"Seluruh provinsi (34 provinsi) telah mencapai target positivity rate kurang dari 5 persen," kata Siti Nadia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
