Saturday, 26 Zulqaidah 1443 / 25 June 2022

Munas NU Juga Bahas Kebijakan Pemerintah Selama Pandemi

Kamis 23 Sep 2021 21:31 WIB

Rep: Muhyiddin/ Red: Nashih Nashrullah

Munas NU akan membahas sejumlah problematika dan dinamika Tanah Air. (ilustrasi) logo nahdlatul ulama

Munas NU akan membahas sejumlah problematika dan dinamika Tanah Air. (ilustrasi) logo nahdlatul ulama

Foto: tangkapan layar wikipedia
Munas NU akan membahas sejumlah problematika dan dinamika Tanah Air

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) akan diselenggarakan di Hotel Grand Sahid Jaya pada 25-26 September 2021. Forum tertinggi kedua di bawah Muktamar NU ini akan menyoroti beragam problematika dalam sektor kehidupan.

Ketua Organizing Committee (OC) Munas dan Kombes NU, Juri Ardiantoro, menjelaskan Munas-Konbes NU 2021 akan memberikan berbagai rekomendasi penyelesaian persoalan kepada pemerintah pada setiap bidang.

Baca Juga

Sebagaimana tercantum dalam draf materi Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2021, bidang-bidang yang menjadi pembahasan antara lain adalah tentang kesehatan, polhukam (politik, hukum, dan keamanan), pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat (kesra).

“Pembahasan tersebut akan menghasilkan sejumlah butir rekomendasi dari setiap bidang dan ditujukan kepada pemerintah,” ujarnya dalam keteragan tertulis yang diterima Republika.co.id, Kamis (23

Di bidang kesehatan, forum ini juga akan membahas persoalan dari sisi hulu, tengah, dan hilir, yaitu mulai dari sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan, proses vaksinasi massal, hingga pentingnya pembenahan sistem kesehatan nasional. 

Sementara di bidang polhukam, kepemimpinan dan kebijakan pemerintah selama masa pandemi Covid-19 juga akan disorot. 

NU melihat, kepercayaan publik berpotensi menurun bila aturan tidak dijalankan secara konsisten. Munas Alim Ulama dan Konbes NU juga menyinggung tentang pentingnya Pemerintah Pusat dan Daerah fokus kepada penanganan pandemi sebagai isu kesehatan dan kemanusiaan, bukan isu politik partisan. 

“NU juga melihat perlunya Komisi Pemberantasan Korupsi untuk lebih intensif mengawal penggunaan anggaran PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), termasuk yang diperuntukkan untuk Bansos dalam rangka memelihara good governance dalam situasi kahar, yaitu tidak terduga atau tidak dapat diantisipasi,” ucap Juri.

Selain itu, di bidang kesra juga akan disorot, terutama mengenai strategi pemulihan kehidupan warga sebagai prioritas lebih tinggi daripada insentif kepada industri besar yang dapat meningkatkan kesenjangan di masa depan. 

“Terakhir, tentu saja akan disorot persoalan ekonomi yang menjadi salah satu bidang terdampak akibat pandemi Covid-19,” kata Juri.

Sementara itu, Ketua SC Munas NU, KH Ahmad Ishomuddin, menambahkan kemiskinan dan pengangguran yang membengkak akibat pandemi  diharapkan dapat ditangani dengan pengerahan seluruh sumber daya pemerintah, baik melalui kebijakan, anggaran, maupun gerakan. 

“Munas dan Konbes NU akan diselenggarakan dengan protokol kesehatan yang ketat, salah satunya dengan mensyaratkan peserta yang terlibat sudah  melakukan rapid test antigen atau swab PCR,” kata Kiai Ishom.

Sedangkan peserta yang akan hadir terdiri dari unsur kepengurusan PBNU, seperti Mustasyar, Syuriyah, Awan, Tanfidziyah, utusan Badan Otonom dan Lembaga serta delegasi dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia dengan jumlah total peserta sebanyak 250 orang.  

 

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA