REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet pada Kamis (23/9) mendesak masyarakat internasional untuk berbuat lebih banyak guna mencegah memburuknya konflik dan situasi HAM di Myanmar, di bawah pemerintahan militer.
Bachelet memperingatkan bahwa konsekuensi nasional di Myanmar mengerikan dan tragis, demikian pula konsekuensi secara regional yang bisa sangat besar. "Masyarakat internasional harus menggandakan upaya untuk memulihkan demokrasi dan mencegah konflik yang lebih luas sebelum terlambat," kata Bachelet dalam sebuah pernyataan.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer merebut kekuasaan pada 1 Februari 2021. Kudeta itu mengakhiri satu dekade pemerintahan demokratis di Myanmar dan memicu kemarahan di dalam dan luar negeri pada militer yang kembali berkuasa. Lebih dari 1.120 orang tewas sejak kudeta, menurut penghitungan PBB.
Banyak korban jatuh selama tindakan keras oleh pasukan keamanan terhadap pemogokan dan protes pro-demokrasi, sementara ribuan orang telah ditangkap.Milisi-milisi bersenjata bermunculan di berbagai daerah. Mereka bentrok dengan militer sehingga ribuan orang melarikan diri, termasuk ke negara tetangga India dalam beberapa hari terakhir.
Bachelet mengatakan tentara telah menggunakan senjata terhadap warga sipil dan melakukan "serangan udara dan serangan artileri tanpa pandang bulu". Media lokal di Myanmar melaporkan kekerasan mematikan terjadi di setidaknya lima wilayah dan negara bagian pada Kamis, termasuk penggunaan bom rakitan oleh milisi yang bersekutu dengan pemerintah bayangan yang awal bulan ini menyerukan "perang pertahanan rakyat".
Militer menyebut mereka "teroris" yang operasinya akan gagal. Negara-negara Barat telah mengutuk junta dan memberlakukan sanksi terhadap mereka, tetapi para kritikus mengatakan sikap yang lebih keras harus diambil, termasuk embargo senjata.
Bachelet mengatakan Myanmar telah gagal memenuhi kesepakatannya dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk menghentikan kekerasan dan memulai dialog.
"Ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak terhadap langkah-langkah akuntabilitas yang kuat. Ini juga terus berjalan meskipun ada komitmen yang telah dibuat dengan para pemimpin ASEAN," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
