REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui bank penyalur telah menyalurkan dana kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp 177,71 triliun kepada 4.795.255 debitur per 5 September 2021. Adapun realisasi ini setara 70,06 persen dari target Rp 253,64 triliun.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan sektor UMKM yang menjadi tumpuan perekonomian nasional yang harus ditingkatkan. Sebab sebanyak 99,9 persen struktur ekonomi nasional berasal dari sektor UMKM.
“Kita memberikan dukungan pembiayaan kepada koperasi lewat Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) per 17 September 2021 telah tersalur Rp 1,04 triliun dari target Rp1,6 triliun kepada 128 koperasi. Kita juga memberikan pendanaan bagi wirausaha pemula dengan nilai bantuan Rp 7 juta per wirausaha kepada 1.800 wirausaha dengan total anggaran Rp 12,6 miliar," ujarnya saat webinar bertema Peran Perbankan dalam Ekosistem Digital UMKM Masa Depan yang digelar oleh MicroForum-Forwada, Kamis (23/9).
Menurutnya pemerintah juga berupaya mendorong agar perbankan meningkatkan keterlibatannya dalam upaya membantu sektor UMKM. Tercatat pembiayaan dari perbankan terhadap sektor UMKM sebesar 20 persen dari total kredit perbankan.
“Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Pemerintah menargetkan pada 2024 mendatang kredit perbankan kepada sektor UMKM sebesar 30 persen,” ucapnya.
"Perbankan perlu mendorong penyaluran kredit UMKM agar investasi dan sektor produktif Saat ini penyaluran kredit UMKM didominasi modal kerja sebesar 73 persen dan pada sektor perdagangan sebesar 49 persen," kata Teten.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menambahkan bantuan fiskal yang digulirkan sektor UMKM melalui dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) per 23 September 2021 sebesar Rp 52,9 triliun.
“Dana tersebut telah dinikmati oleh 27,39 juta UMKM. Dana PEN tersebut disalurkan melalui beberapa program seperti subsidi bunga, penempatan dana pemerintah ke bank dan mitra demi mendukung program restrukturisasi dan peningkatan modal kerja UMKM,” ucapnya.
Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Siti Azizah mengungkapkan pandemi Covid-19 mengakselerasi tingkat adopsi digital, membuat UMKM mau tidak mau harus masuk ke ekosistem digital. Menurutnya, pemerintah telah menggelar berbagai program untuk mendorong digitaliasi UMKM.
“Ada kolaborasi program digitalisasi UMKM lintas kementerian, Lembaga, instansi dan swasta seperti Kementrian BUMN, Kominfo, Kemenparekraf, Kemendag, dan Kemenkop UKM, berkolaborasi dengan pihak swasta seperti Gojek, Bukalapak, Grab, Facebook dan Whatsapp,” ucapnya.
Business Planning & Assurance Head BTPN Syariah, Dewi Nuzulianti mengungkapkan keterlibatan BTPN Syariah dalam literasi digital UMKM untuk memberikan pendampingan dengan memperkenalkan pembelajaran daring berupa entrepreneurship training, exhibition, certification dan entrepreneur & UKM competition. Selain itu bank yang mayoritas nasabahnya merupakan pelaku UMKM perempuan ini juga menyiapkan akses ke pasar digital dengan memberikan ruang untuk pelaku UMKM memasarkan produknya.
“Kami juga sudah memberikan akses ke digital market, kami menyiapkan berbagai program untuk menyalurkan barang-barang yang mereka jual melalui kami, kemudian kami teruskan ke Instagram dan ecommerce seperti Tokopedia dll. Selain itu kami juga menyediakan ruang bagi mereka aplikasi yang kami buat seperti lapak online BTPN Syariah (LOBI) dan program petani tangguh,” ucapnya.
Pengamat Ekonomi CORE Indonesia, Piter Abdullah menyoroti perkembangan bisnis digital di Indonesia yang cukup pesat. Berdasarkan hasil survey Core Indonesia, Indonesia tidak ketinggalan, dari sisi penetrasi internet, dari penetrasi mobile phone, dan juga perkembangan unicorn dan decacon Indonesia.
“Kalau kita melihat dari sisi ini, kita justru harus berbangga karena perkembangan UMKM digital di Indonesia termasuk yang tercepat, karena itu kita punya target menjadi negara terkemuka dalam konteks ekonomi digital,” ucapnya.
Staf Khusus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ryan Kiryanto mengatakan sinergi dan kolaborasi antar lembaga semakin baik dan terarah dalam mendukung UMKM pada era digital saat ini. Hal ini menyusul hadirnya Keputusan Presiden (Keppres) No 15 tahun 2021, per 8 September 2021, tentang pembentukan Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
“Kami mengajak semua pihak, baik otoritas, lembaga pemerintahan, pelaku industri keuangan dan seluruh masyarakat luas khususnya UMKM bergerak bersama-sama untuk mensukseskan program andalan pemerintah yaitu, program Banga Buatan Indonesia,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
