REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Perlu kerja sama lintas sektor untuk mencari jalan keluar dalam menjawab tantangan di bidang ekonomi pada kondisi yang belum menentu hingga saat ini.
"Kita harus mampu memperpendek jarak antara harapan dan kenyataan sehingga bisa membangun satu kesadaran bahwa pada masa transisi ini untuk membangun sektor ekonomi membutuhkan norma-norma baru yang harus diterapkan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat membuka diskusi daring bertema Kesiapan Sektor Ekonomi Pascapandemi yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 bekerjasama dengan DPP Partai NasDem bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis, Rabu (22/9).
Menurut Lestari, di masa pandemi ini dua sisi ekonomi di sektor pasokan dan permintaan terpuruk. Kondisi pandemi yang cenderung melandai saat ini, jangan dianggap kita tidak perlu berupaya lagi dan bersantai.
Apa yang menjadi strategi pemerintah, ujar anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus bisa dijalankan untuk mengatasi sejumlah tantangan sesuai realita yang ada saat ini.
Jadi pemulihan sektor ekonomi bukan hanya menyasar perbaikan indikator dalam skala makro, melainkan menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, ekonomi skala mikro juga harus menjadi target dalam perencanaan.
Anggota Komisi XI DPR RI, Fauzi H Amro, mengungkapkan pemerintah saat ini sangat serius mendukung perbaikan ekonomi melalui upaya pemulihan kesehatan, kebangkitan UMKM, dan peningkatan konsumsi masyarakat.
Sejumlah langkah dilakukan, ujar Fauzi, antara lain seperti percepatan pencapaian kekebalan kelompok lewat program vaksinasi nasional, membangun digitalisasi UMKM dan mengalokasikan anggaran untuk bansos dalam bentuk bantuan tunai untuk meningkatkan konsumsi masyarakat.
Direktur Sparklabs Incubation Universitas Pelita Harapan UPH, Radityo Fajar Arianto, berpendapat sejumlah upaya yang harus dilakukan pada sektor UMKM adalah pemberdayaan, pengembangan, pembiayaan, penjaminan, dan kemitraan, untuk kemudian bisa bertransformasi menjadi usaha berskala besar.
Karena, jelas Radityo, tantangan yang dihadapi sektor UMKM ini pun cukup berat di era transformasi digital ini. Di era ini, digitalisasi bisa menjadi peluang sekaligus ancaman bagi UMKM yang bertransformasi.
Belum lagi, tambahnya, persaingan harga yang bisa membatasi inovasi. “Agar UMKM bisa berkelanjutan, wajib memiliki roadmap yang realistis untuk mencapai tujuan,” kata dia.
Deputi Menteri Pariwisata RI, Bidang Kebijakan Strategis, Raden Kurleni Ukar, mengungkapkan sektor ekonomi kreatif saat ini menunjukkan harapan untuk tumbuh.
Tanda-tanda peningkatan mobilitas masyarakat di wilayah yang kondisi penyebaran Covid-19 nya mulai terkendali, menjadi salah satu pendorong tumbuhnya sektor pariwisata.
Di masa transisi ini, ujar Raden Kurleni, pemerintah berupaya fokus pada bentuk wisata seperti staycation, wisata dengan perjalanan pendek dan long distance di kawasan yang jauh dari keramaian.
Upaya yang dilakukan untuk merealisasikan rencana itu, tambahnya, adalah peningkatan kapasitas SDM, reorientasi destinasi pariwisata, peningkatan resilience dan daya saing wisata, serta inovasi produk dan jasa.
Presiden Asosiasi Dokter Hewan Unggas Indonesia, Dedi Kusmanagandi, mengungkapkan karena tata niaga perunggasan terganggu di masa pendemi ini, potensi peternakan unggas untuk menggerakan ekonomi menjadi sia-sia.
Dedi berharap sejumlah peraturan yang ada untuk mengendalikan sektor peternakan unggas diterapkan dengan konsisten. Selain itu, tambahnya, pemerintah harus memaksimalkan peran Badan Pangan Nasional untuk menyetabilkan harga telur dan ayam bila terjadi gejolak.
Dedi menyarankan, para pemangku kepentingan menginisiasi terbentuknya komite perencanaan peternakan nasional agar potensi triliunan rupiah usaha peternakan yang bisa menggerakkan perekonomian tidak sia-sia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
