REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Perdana Menteri Pakistan Imran Khan memperingatkan risiko perang saudara di Afghanistan, jika Taliban tidak dapat membentuk pemerintahan yang inklusif. Selain itu, Pakistan juga khawatir tentang kemungkinan krisis kemanusiaan dan pengungsi jika perang saudara pecah.
"Jika mereka tidak memiliki pemerintahan yang inklusif, dan secara bertahap akan terjadi perang saudara, yang jika mereka tidak memasukkan semua faksi cepat atau lambat (akan terjadi) itu juga akan berdampak pada Pakistan," kata Khan, dilansir Aljazirah, Rabu (22/9).
Khan juga mengungkapkan bahwa Afghanistan kemungkinan dapat digunakan sebagai markas bagi sejumlah kelompok bersenjata yang memerangi pemerintah Pakistan. Menurut Khan, krisis kemanusiaan dan krisis pengungsi dapat menjadi masalah bagi Pakistan.
"(Itu adalah) tempat yang ideal untuk teroris, jika tidak ada kontrol atau jika ada pertempuran yang terjadi. Dan itulah kekhawatiran kami. Terorisme dari tanah Afghanistan, dan krisis kemanusiaan atau perang saudara, pengungsi menjadi masalah bagi kami," kata Khan.
Pemerintah Khan telah berulang kali menyerukan agar dunia internasional terlibat dengan pemerintah sementara Taliban. Pakistan adalah sekutu utama pemerintah Taliban ketika berkuasa di Afghanistan periode 1996 dan 2001. Namun Pakistan belum mengakui pemerintah baru Taliban setelah mereka mengambil alih Afghanistan pada Agustus lalu. Para pemimpin Pakistan mengatakan setiap keputusan tentang pengakuan memerlukan konsensus regional.
Khan belum lama ini menghadiri pertemuan puncak negara-negara regional serta Rusia dan China di bawah naungan Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO). Khan mengatakan bahwa pengakuan pemerintahan baru Taliban akan tergantung pada tiga faktor, antara lain pembentukan pemerintahan yang inklusif, jaminan hak asasi manusia, dan jaminan bahwa Afghanistan tidak akan digunakan sebagai basis kelompok teroris.
“Kami semua (di SCO) memutuskan bahwa kami akan secara kolektif mengambil keputusan untuk mengakui Afghanistan, dan keputusan itu akan bergantung pada apakah mereka akan memiliki pemerintahan yang inklusif, jaminan hak asasi manusia mereka, dan bahwa tanah Afghanistan tidak boleh digunakan untuk terorisme," ujar Khan.
Taliban telah mendapat kecaman dalam beberapa hari terakhir karena struktur pemerintahan sementara mereka tidak melibatkan wanita. Selain itu, etnis minoritas juga belum terwakili secara memadai.
Khan mengatakan, Pakistan akan mendorong Taliban untuk membentuk pemerintahan inklusif secara politik dan etnis. Menurut Khan, tidak akan ada perdamaian atau stabilitas jangka panjang yang berkelanjutan kecuali pemerintahan mewakili semua faksi, dan kelompok etnis.
Dana bank sentral Afghanistan senilai 10 miliar dolar AS tetap dibekukan di rekening bank asing, terutama di Federal Reserve Amerika Serikat (AS). Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi mengulangi seruan agar dana tersebut dicairkan untuk membiayai lembaga pemerintah Afghanistan, termasuk sekolah dan rumah sakit. “Di satu sisi, Anda mengumpulkan dana segar untuk mencegah krisis, dan di sisi lain, uang milik mereka tidak dapat digunakan,” kata Qureshi.
"Saya pikir membekukan aset tidak membantu situasi (di Afghanistan menjadi lebih baik). Saya sangat mendesak kekuatan yang ada bahwa mereka harus meninjau kembali kebijakan itu dan memikirkan pencairan (dana),” kata Qureshi menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
