REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) di Istana, Rabu (22/9) pagi. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKP, Said Salahuddin mengatakan, pertemuan tersebut memunculkan dua kesamaan pandang antara PKP dengan Presiden.
"Pertama, Presiden sepakat dengan PKP bahwa untuk menjadi Peserta Pemilu 2024 parpol non-parlemen tidak perlu mengikuti verifikasi faktual alias cukup lulus verifikasi administrasi," kata Said dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/9).
Kedua, Said menyebut, Presiden sepakat dengan PKP agar Pemilu tetap diselenggarakan di bulan April 2024. Said mengatakan, Presiden akan memanggil Mendagri untuk membicarakan mengenai hal tersebut.
Said mengungkapkan pertemuan kali ini merupakan pertemuan kedua pengurus DPN PKP dengan Presiden Jokowi. Bagi PKP, kesediaan Presiden Jokowi menerima pengurus DPN PKP untuk kali kedua di bulan yang sama menunjukan besarnya perhatian beliau kepada partai kami.
"Hal ini tentu saja membuat kader dan pengurus PKP di seluruh Indonesia menjadi semakin bersemangat dan optimis dalam memenangkan Pemilu 2024," tuturnya.
Dalam pertemuan di Istana Bogor pagi tadi Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Sementara pengurus DPN PKP yang hadir diantaranya Ketua Umum Yussuf Solichien, Sekretaris Jenderal Said Salahudin, Wakil Ketua Umum Mayor Jenderal TNI (Purn) Aslizar N. Tanjung, Bendahara Umum Ellen Sukmawati, dan Sekretaris Dewan Pembina Rully Soekarta.
Said menyampaikan, penghargaan yang atas atensi yang diberikan Presiden Jokowi kepada PKP. PKP bertekad untuk terus mendukung dan mengawal program-program pemerintah, serta selalu siap membantu Presiden baik dari luar, maupun dari dalam pemerintahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
