REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Taliban telah meminta untuk berbicara dengan para pemimpin dunia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada pekan ini. Menurut surat yang dilihat Reuters pada Selasa, Suhail Shaheen menjadi duta besar Afghanistan untuk PBB.
Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi membuat permintaan itu dalam sebuah surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Muttaqi berharap berbicara selama pertemuan tingkat tinggi tahunan majelis umum yang berakhir pada Senin.
Juru bicara Guterres Farhan Haq mengonfirmasi surat Muttaqi. Langkah itu memicu pertikaian dengan Ghulam Isaczai, duta besar PBB di New York yang mewakili pemerintah Afghanistan yang digulingkan oleh Taliban.
Haq mengatakan permintaan saingan untuk kursi PBB Afghanistan telah dikirim ke komite kredensial sembilan anggota yang anggotanya termasuk Amerika Serikat, China, dan Rusia. Komite tersebut tidak mungkin membahas masalah ini sebelum Senin sehingga diragukan bahwa menteri luar negeri Taliban akan berbicara kepada PBB.
Penerimaan PBB atas duta besar Taliban akan menjadi langkah penting dalam upaya mereka untuk meminta pengakuan internasional yang dapat membantu membuka dana buat ekonomi Afghanistan. Guterres menyebut keinginan Taliban untuk pengakuan internasional adalah satu-satunya pengaruh yang dimiliki negara-negara lain untuk mendesak pemerintah yang inklusif dan menghormati hak-hak, terutama bagi perempuan di Afghanistan.
Baca juga : Taliban: Tak Ada Milisi ISIS dan Al-Qaeda di Afghanistan
“Surat Taliban mengatakan misi Isaczai dianggap selesai dan dia tidak lagi mewakili Afghanistan,” kata Haq, dilansir Al Arabiya, Rabu (22/9).
Menurut aturan majelis umum, keputusan dibuat oleh komite kredensial Isaczai akan tetap mewakili Afghanistan. Saat ini, dia dijadwalkan untuk berpidato di hari terakhir pertemuan pada 27 September. Namun tidak jelas apakah ada negara yang keberatan setelah adanya surat Taliban.
Komite biasanya bertemu pada bulan Oktober atau November untuk menilai kredensial semua anggota PBB sebelum menyerahkan laporan untuk persetujuan majelis umum sebelum akhir tahun. Komite dan majelis umum biasanya beroperasi dengan konsensus tentang kredensial.
Ketika Taliban terakhir memerintah antara tahun 1996 dan 2001, duta besar pemerintah Afghanistan yang mereka gulingkan tetap menjadi perwakilan PBB setelah komite kredensial menunda keputusannya atas klaim saingan kursi tersebut.“Keputusan itu ditunda dengan pemahaman bahwa perwakilan Afghanistan saat ini yang terakreditasi untuk PBB akan terus berpartisipasi dalam pekerjaan majelis umum,” menurut laporan komite.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
