REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Rapat gabungan PWNU DKI Jakarta menyepakati usulan penyelenggaraan Muktamar NU selambat-lambatnya diselenggarakan pada Desember 2021. Kondisi Covid-19 dinilai sudah mulai mereda.

"Alasannya kondisi PPKM dan Covid sudah mulai melandai. BOR juga sudah menurun dibawah 20 persen.  Sehingga tidak ada alasan untuk menunda- nunda pelaksanaan Muktamar," kata  Rois Syuriyah PWNU DKI, KH Muhyidin Ishak, dalam rapat pleno PWNU DKI Jakarta  di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Jakarta Selatan, Selasa (21/9), seperti pers rilis yang diterima Republika.co.id.

Rapat ini dihadiri Ketua Tanfidziyah PWNU DKI Jakarta, DR KH Syamsul Maarif, serta Para Wakil Rois Syuriyah; KH Nusron Wahid, Habib Ali bin Hasan Albahar, Habib Lutfi bin Ahmad Alattas, dan KH Ahmad Zahari.

Kegiatan Muktamar NU, menurut Kyai Muhyidin, harusnya dilaksanakan pada April  2020. "Ini sudah molor lama. Selain itu kita sudah mulai membiasakan diri hidup berdampingan dengan Covid," ungkapnya. Dalam muktamar nanti, lanjut dia, bisa secara offline terbatas, dengan tetap menggunakan dan mengutamakan prokes secara ketat.

Kyai Muhyidin menjelaskan, waktu pelaksanaan Muktamar NU di Jombang saat itu bersamaan dengan Muktamar Muhammadiyah di Makasar. Adapun Muhammadiyah sudah memutuskan pada bulan November tahun ini.

Soal bulan dan tanggal pelaksanaan muktamar, menurut dia, diserahkan sepenuhnya kepada PBNU dan Panitia Muktamar. Adapun soal kandidat, lanjut Kyai Muhyidin, PWNU DKI Jakarta belum mengusulkan siapapun kandidat yang mau diusung, baik ketum tanfidziyah maupun rois aam.

"Biarkan itu nanti. Yang penting muktamar dulu dilaksanakan pada tahun ini. Kita ikuti saran dan perintah dari kyai-kyai sepuh di Jawa Timur. Sebab kebetulan kita-kita semua ini murid dan santri dari kyai-kyai sepuh Jatim," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika