REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengusulkan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 86 Triliun. Namun, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta, KPU mengkaji ulang besaran anggaran pemilu 2024 tersebut.
"Kita harapkan bahwa permintaan dana yang diminta KPU itu dapat diminimalisasi dan tahapan-tahapannya dapat mengimbangi keuangan negara kita di saat ini dan di tahun depan yang tahapan-tahapannya sudah akan dimulai," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/9).
Dirinya memahami, bahwa besaran anggaran Pemilu 2024 yang diusulkan KPU tersebut telah dihitung sesuai dengan kebutuhan Pemilu. Namun, Dasco mengingatkan, agar besaran anggaran tersebut juga perlu disesuaikan dengan melihat bagaimana keseimbangan dan kestabilan ekonomi negara di masa pandemi ini.
"Sehingga, mungkin nanti formulasinya akan disesuaikan yang tentunya akan dibicarakan pihak pemerintah, KPU dan DPR dalam hal ini Komisi II DPR RI yang kemudian melalui mekanisme yang ada tentunya Banggar dan Kementerian Keuangan," ujarnya.
Sementara itu terkait adanya usulan agar mempersingkat masa kampanye untuk efisiensi anggaran, dirinya enggan merespon hal tersebut. Dia menyerahkan, kepada komisi terkait dan KPU sebagai pihak yang lebih tahu terkait tahapan mana saja bisa dipersingkat untuk menghemat keuangan negara.
"Dan untuk supaya kestabilan ekonomi tetap terjaga, mana yang memang mesti dilaksanakan, mana yang bisa kemudian ditunda dan dipersingkat waktunya," ungkap Ketua Harian Partai Gerindra tersebut.
Sebelumnya, KPU mengusulkan anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebesar Rp 86,2 triliun. KPU akan meninjau kembali dan merasionalisasi rancangan kebutuhan anggaran untuk Pemilu 2024.
"Tapi, memang kalau kemudian ini sulit untuk direalisasikan, tentu rancangan ini kami akan review kembali dan kami akan coba untuk merasionalisasi terkait dengan anggaran ini," ujar Ketua KPU RI Ilham Saputra dalam webinar yang digelar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia pada Senin (20/9).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
