REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon hakim agung Dwiarso Budi Santiarto menyebut, tak adanya mafia peradilan di Indonesia. Sebab, menurutnya, mafia bergerak dalam suatu kelompok atau organisasi yang teroganisir untuk mencapai tujuannya.
"Itu kalau saya lihat ini, istilahnya itu perorangan. Bukan suatu kelompok yang terorganisir seperti yang disebutkan mafia," ujar Dwiarso dalam uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Komisi III DPR, Senin (20/9).
Saat ini yang ada, menurutnya, hanya oknum atau seseorang yang tak memiliki integritas dalam menjalankan tugasnya di lembaga peradilan. Oknum yang memanfaatkan posisinya untuk mengeruk keuntungan.
"Bagaimanapun juga, walaupun ini perorangan, ini perlu kita basmi. Karena bagaimanapun juga ini melanggar hukum, juga melanggar etika," ujar Dwiarso.
Oknum-oknum seperti itu, kata Dwiarso, dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Sehingga publik melihat adanya mafia peradilan, karena orang-orang seperti mereka
"Jadi tugas salah satu tugas adalah mengembalikan kewibawaan aparat peradilan," ujar hakim ketua yang memvonis Basuki Tjahja Purnama atau Ahok bersalah pada 2017 itu.
Terpisah, Ketua Komisi III DPR Herman Hery mengatakan, pihaknya hari ini menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test kepada 11 calon hakim agung. Dia mengatakan, nama-nama yang masuk tersebut tidak semuanya bagus.
"Dari beberapa orang yang sudah kita lakukan fit and proper test, tentunya tidak semua bagus. Bagus atau tidak bagus, kembali kepada penilaian masing-masing anggota," ujar Herman di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/9).
Dia mengatakan, jika Komisi III mencari sosok hakim agung yang sempurna, ke-11 nama tersebut akan tidak lolos. Sebab, mereka memiliki kekurangannya masing-masing di setiap posisinya.
"Sehingga, saya katakan kepada teman teman anggota Komisi III, marilah kita melihat secara negawarawan. Kalau kita mencari yang sempurna tidak ada yang bisa lolos," ujar Herman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
