REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI - Dunia menanti India mencapai target nol emisi. Pekan lalu, utusan iklim Amerika Serikat (AS) John Kerry mengumumkan rencana energi terbarukan dengan India. Namun India belum menjelaskan rencana mencapai target nol emisi bersihnya.
Selama kunjungannya ke Delhi pekan lalu, Kerry tidak menyoroti India tentang masalah ini. Namun dia menekankan pada agenda nol bersih.
"Selain hanya menggunakan energi terbarukan, teman-teman saya, kita perlu mengembangkan, mendemonstrasikan, dan meningkatkan teknologi yang muncul yang akan sangat penting untuk transisi nol bersih, izinkan saya menekankan ini," katanya saat peluncuran Dialog Aksi Iklim dan Mobilisasi Keuangan (CAFMD) dikutip laman BBC, Senin (20/9).
India merupakan negara ketiga penghasil emisi terbesar di dunia. Selama program yang sama, Menteri Perubahan Iklim India Bhupender Yadav tidak menyebutkan nol bersih atau berbicara tentang ambisi pengurangan karbon baru. Sebaliknya, ia membela rencana iklim India saat ini.
"Tindakan iklim India dinilai tinggi dalam banyak penilaian independen. Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC) India telah dinilai kompatibel dengan dua derajat Celcius," katanya.
Dalam NDC pertamanya, India telah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 33-35 persen dari tahun 2005 hingga 2030 dan pihak berwenang India mengatakan negara itu akan melampaui target. Namun para ilmuwan telah menghitung bahwa ada kesenjangan besar antara janji pengurangan karbon negara-negara dalam NDC pertama mereka dan apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan iklim Paris.
Karena itu, ada kebutuhan untuk meningkatkan ambisi pengurangan karbon dalam jangka pendek dan target nol emisi bersih untuk jangka panjang. Seperti diketahui, China sebagai penghasil karbon terbesar di dunia telah mengumumkan akan mencapai netral karbon pada 2060 dan emisinya akan mencapai puncaknya sebelum 2030.
AS sebagai penghasil emisi terbesar kedua menetapkan tahun 2050 sebagai tenggat waktu untuk mencapai nol bersih emisi. AS juga berencana akan mendekarbonasiasi sektor listrik pada 2035.
India belum mengumumkan target tahun berapa negara tersebut bakal mencapai emisi nol. India juga belum menyerahkan kepada PBB rencana iklim yang diperbarui dengan ambisi pengurangan karbon yang meningkat seperti yang disyaratkan oleh perjanjian Paris setiap lima tahun.
Kendati begitu PBB mengatakan dari 191 negara yang mengambil bagian dalam perjanjian iklim Paris, hanya 113 negara datang dengan janji yang lebih baik. Analisis rencana iklim yang diajukan sejauh ini menunjukkan bahwa emisi sebenarnya akan meningkat sebesar 16 persen pada 2030. Itu berarti dapat menyebabkan kenaikan suhu 2,7 Celcius (4,9 Fahrenheit) di atas tingkat pra-industri.
Perjanjian iklim Paris bertujuan untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata global jauh di bawah dua derajat, dan berusaha untuk 1,5 derajat lebih tinggi dari periode pra-industri untuk menghindari perubahan iklim yang berbahaya. Para ilmuwan mengatakan dunia telah menghangat sebesar 1,1 derajat sejak itu. Sementara emisi karbon global perlu dipotong sebesar 45 persen pada 2030 untuk menghentikan target Paris agar tidak lepas dari jangkauan.
Laporan terbaru oleh Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) bahkan telah memperingatkan bahwa beberapa sistem iklim bumi mungkin sudah sangat terganggu karena kenaikan suhu. Negara-negara dunia diharapkan untuk menyerahkan rencana mereka yang diperbarui, yang dikenal sebagai Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC), sebelum KTT iklim utama yang akan datang, COP26 di Glasgow. Kini banyak mata tertuju pada India.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
