Gus Muhaimin Gelar Roadshow Politik dengan Pekerja Migran

Gus Muhaimin mengupas tuntas tentang persoalan PMI di luar negeri.

Ahad , 19 Sep 2021, 14:44 WIB
Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus AMI menggelar kegiatan roadshow politik kesejahteraan dengan mengangkat tema
Foto: DPR
Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus AMI menggelar kegiatan roadshow politik kesejahteraan dengan mengangkat tema "Gus Muhaimin Mendengar Pekerja Migran Indonesia" secara virtual, Sabtu (18/9).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus AMI menggelar kegiatan roadshow politik kesejahteraan dengan mengangkat tema "Gus Muhaimin Mendengar Pekerja Migran Indonesia" secara virtual, Sabtu (18/9). Acara yang dipusatkan di Korea Selatan ini dihadiri Pekerja Migran dari berbagai dunia.

Seperti diketahui, di masa pandemi Covi-19 berbagai lini kedihupan telah terkena dampaknya. Dari sektor ketenagakerjaan misalnya, berimbas pada karyawan yang dirumahkan hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

Tidak hanya pekerja di dalam negeri, Pekerja Migran Indonesia (PMI) di sejumlah negara juga terkena imbas dari PHK ini. Karena itu, dalam acara tersebut, Gus Muhaimin mengupas tuntas tentang persoalan PMI di luar negeri.

"Saya senang dan bahagia. Kita bisa ketemu meski kondisi pandemi Covid-19 belum juga berakhir," ujar Gus Muhaimin dalam siaran pers yang diterima Republika, Ahad (19/9).  

Ketua Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Covid-19 DPR RI ini menyampaikan, roadshow politik dengan para PMI di luar negeri sudah lama diagendakan. Dengan roadshow politiknya kali ini, Gus Muhamin berharap bisa lebih banyak mendengar fakta di lapangan tentang kondisi PMI.

“Sehingga saya bisa memperjuangkan keinginan saudara-saudara PMI bersama pemerintah dan DPR,” ucap Ketua Umum DPP PKB ini.

Sementara itu, Ketua Umum Garda Buruh Migran Indonesia (BMI), Imam Subali menjelaskan tentang berbagai tantangan PMI di tengah pandemi Covid-19. Menurut dia, angka pengangguran akibat banyaknya PHK yang dilakukan perusahan di Tanah Air membuat animo masyarakat yang ingin bekerja di Luar Negeri semakin tinggi.

"Sementara, negara tujuan penempatan ikut dibatasi termasuk Timur Tengah yang masih di moratorim sejak 2015 melalui Kepmen nomor 260," kata Subali.

Namun, tambah dia, animo masyarakat ini justru dimanfaatkan para sindikat maupun oknum mulai pejabat, perusahaan penempatan hingga calo dengan pengiriman dan penempatan secara unprosedural yang cenderung pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Sementara pengiriman dan penempatan melalui jalur unprosedural 95 persen adalah perempuan dan 95 persen Pekerja Rumah tangga (PRT) sangat rentan menjadi korban ekploitasi," jelas Subali.

Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan Kedutaan Besar di berbagai negara, seperti Dubes RI untuk Singapura Suryopratomo dan Dubes RI untuk Brunai Darussalam Sudjatmiko, WNI, Pekerja Migran Indonesia, Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), Purna PMI, dan masyarakat umum.