Legislator: Pemerintah Harus Usut Kasus Wafatnya Nakes Papua

Keamanan dan perlindungan nakes yang bertugas di wilayah konflik harus jadi prioritas

Ahad , 19 Sep 2021, 13:44 WIB
Prajurit TNI AD menggotong tenaga kesehatan (Nakes) korban penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) usai dievakuasi menggunakan helikopter milik TNI AD di Lapangan Frans Kaisepo Makodam XVII Cenderawasih, Kota Jayapura, Papua, Jumat (17/9/2021). Sembilan dari 11 tenaga kesehatan Puskesmas Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang yang menjadi korban penyerangan KKB pada Senin (13/9/2021) di evakuasi ke Jayapura untuk menjalani perawatan di Rumah Sakit Marthen Indey, Kota Jayapura.
Foto: ANTARA/Indrayadi TH
Prajurit TNI AD menggotong tenaga kesehatan (Nakes) korban penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) usai dievakuasi menggunakan helikopter milik TNI AD di Lapangan Frans Kaisepo Makodam XVII Cenderawasih, Kota Jayapura, Papua, Jumat (17/9/2021). Sembilan dari 11 tenaga kesehatan Puskesmas Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang yang menjadi korban penyerangan KKB pada Senin (13/9/2021) di evakuasi ke Jayapura untuk menjalani perawatan di Rumah Sakit Marthen Indey, Kota Jayapura.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menyoroti kasus meninggalnya tenaga kesehatan di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, beberapa hari lalu. Dirinya mendesak agar pemerintah menuntaskan kasus penyerangan tenaga kesehatan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tersebut.

"Pemerintah harus mengusut dan menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas. Nakes dan fasilitas kesehatan merupakan  wilayah sakral yang terlarang disentuh dalam konflik apapun. Mereka  berada di daerah terpencil di pengunungan Papua  untuk menjalankan misi kemanusiaan," kata Netty dalam keterangan tertulisnya, Ahad (19/9).

Politikus PKS itu mempertanyakan langkah tindak lanjut pemerintah terkait  penyerangan tersebut. Menurut Netty, jaminan keamanan dan perlindungan terhadap nakes yang bertugas di wilayah konflik harus menjadi prioritas pemerintah.

"Perlindungan dan jaminan keamanan bagi seluruh warga negara merupakan amanat konstitusi. Tidak hanya untuk WNI di dalam negeri, tapi bahkan juga mereka yang di luar negeri. Ini tanggung jawab negara," ujarnya.

Apalagi, ujar Netty, saat ini kita sedang berhadapan dengan Covid-19 di mana nakes-lah yang menjadi garda terdepan. Menurutnya jika tenaga dan fasilitas kesehatan telah diserang, disiksa dan dilecehkan oleh KKB, maka pemerintah harus bertindak tegas dengan mengusut tuntas para teroris pelakunya.

"Ini merupakan bentuk penghinaan terhadap kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan, apalagi sampai  berulang lagi," ucapnya.

Selain itu, lanjut Netty, pemerintah harus memberikan dukungan dan santunan memadai untuk korban dan keluarganya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pemerintah harus memastikan korban dan keluarganya mendapatkan dukungan dan santunan memadai dari pemerintah.

"Mereka perlu mendapatkan perawatan psikis untuk memulihkan luka traumatis. Jangan sampai insiden ini membuat nakes menolak bertugas di wilayah terpencil dan konflik karena merasa tidak aman," ungkapnya.