Saturday, 10 Rabiul Awwal 1443 / 16 October 2021

Saturday, 10 Rabiul Awwal 1443 / 16 October 2021

Ketua LPSK Ingatkan Hak Korban Penyerangan di Kiwirok Papua

Ahad 19 Sep 2021 02:45 WIB

Red: Ratna Puspita

[Ilustrasi] Sejumlah tenaga kesehatan (Nakes) korban penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) turun dari helikopter milik TNI AD di Lapangan Frans Kaisepo Makodam XVII Cenderawasih, Kota Jayapura, Papua.

[Ilustrasi] Sejumlah tenaga kesehatan (Nakes) korban penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) turun dari helikopter milik TNI AD di Lapangan Frans Kaisepo Makodam XVII Cenderawasih, Kota Jayapura, Papua.

Foto: ANTARA/Indrayadi TH
'Masyarakat harus mendapatkan haknya untuk hidup aman.'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo mengingatkan terkait dengan hak korban penyerangan di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Hasto mengatakan, lembaganya segera memberikan bantuan medis kepada para korban penyerangan di Kiwirok jika penyerangan tersebut ditetapkan sebagai peristiwa terorisme.

Hal tersebut, sesuai amanat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tak hanya bantuan medis, lanjut Hasto, para korban juga dapat mengajukan kompensasi.

Baca Juga

Untuk kompensasi, permohonannya akan diajukan melalui persidangan dan diputuskan oleh Majelis Hakim dalam putusannya. "Korban peristiwa terorisme berhak mendapatkan bantuan medis sesaat setelah kejadian," ucap Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (18/9).

LPSK saat ini terus membangun komunikasi dengan penyidik untuk mengetahui status penyerangan di Kiwirok yang terjadi pada Selasa (14/9) tersebut apakah termasuk peristiwa terorisme atau bukan karena berkaitan dengan pemenuhan hak saksi dan korban.

Terlepas dari kasus penyerangan yang menimbulkan satu tenaga kesehatan (nakes) meninggal dunia dan beberapa lainnya luka-luka tersebut ditetapkan sebagai peristiwa terorisme atau bukan, saksi dan korban beserta pihak keluarganya dapat tetap mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Ia mengatakan permohonan perlindungan tersebut bisa dalam bentuk perlindungan fisik, bantuan medis, dan/atau rehabilitasi psikologis.

Ia pun menyayangkan peristiwa kekerasan seperti di Kiwirok tersebut terus terjadi di tanah Papua karena yang menjadi korban adalah masyarakat. Kondisi demikian hendaknya mendapatkan atensi dari pihak keamanan. "Masyarakat harus mendapatkan haknya untuk hidup aman, bebas dari segala aksi kekerasan apalagi sampai menghilangkan nyawa," ucap Hasto.

Penyerangan di Kiwirok mengakibatkan seorang prajurit Satgas Pamtas Yonif 403/WP tertembak. Selain itu, kelompok kriminal bersenjata (KKB) juga menyerang nakes yang ada di Puskesmas Kiwirok yang menyebabkan satu orang meninggal dunia dan lainnya menderita luka-luka.

Tak hanya itu, para pelaku juga diketahui membakar sejumlah fasilitas umum seperti puskesmas, gedung sekolah dasar (SD), dan kantor kas Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua serta rumah warga baik yang ada di Kiwirok dan sekitarnya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA