REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Bagian Humas dan Protokol Badan Keamanan Laut (Bakamla) Kolonel Wisnu Pramandita mengklarifikasi soal kondisi di Laut Natuna Utara (LNU) yang dihuni ribuan kapal asing. Informasi ribuan kapal asing bercokol di LNU membuat geger publik di Tanah Air.
Dia mengatakan, jumlah ribuan kapal asing di LNU bukan dalam waktu belakangan ini. Ribuan kapal asing yang hadir, kata dia, juga dipengaruhi faktor geografis LNU yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan.
"Wilayah LNU merupakan pintu masuk dan keluar lalu lintas kapal yang melalui Selat Sunda dan Selat Malaka," kata Wisnu dalam keterangan pers yang diterima Republika di Jakarta, Sabtu (18/9).
Wisnu menyebut Bakamla sedang mengajukan rekomendasi kebijakan dan strategi guna menghadapi situasi di perbatasan laut. Kebijakan itu termasuk di Laut China Selatan ke Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
Dalam rekomendasi tersebut, tidak hanya diperlukan kehadiran aparat, tapi juga pelaku ekonomi, termasuk nelayan dan kegiatan eksplorasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta penelitian. Selain itu, Bakamla juga menyusun renacana aksi terkait rekomendasi itu, salah satunya mendorong konsep pembentukan Nelayan Nasional Indonesia.
"Konsep pembentukan nelayan nasional Indonesia bertujuan untuk mendorong kehadiran pelaku ekonomi sekaligus mendukung kegiatan monitoring di wilayah penangkapan ikan di LNU," ujar Wisnu.
Kepala Bakamla Laksamana Madya (Laksdya) Aan Kurnia menegaskan, situasi di LNU tetap aman terkendali. "Sekarang nelayan tidak perlu khawatir serta dapat tetap beraktivitas sebagaimana biasanya," ucap Aan.
Informasi ribuan kapal asing di LNU pertama kali disampaikan Sekretaris Utama (Sestama) Bakamla Laksamana Muda (Laksda) Suprianto Irawan. Dia menyebut, ribuan kapal asing dari Cina dan Vietnam memasuki Laut Natuna Utara yang lokasinya dekat Laut Cina Selatan. Hanya saja, keberadaan ribuan kapal asing itu tak terdeteksi radar Bakamla.
"Kalau kita lihat di pantauan radar atau Puskodal (Pusat Komando dan Pengendalian). kami, sampai saat ini di daerah overlapping itu masih ada kapal-kapal Vietnam, pantauan radar, termasuk kapal-kapal coast guard China," kata Irawan saat rapat bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/9).
Pernyataan Bakamla itu sempat membuat geram Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) I Laksda Arsyad Abdullah yang meninjau langsung kondisi terkini di LNU. Dia menyebut, TNI AL tidak menemukan ribuan kapal asing berlayar di NTU saat patroli di batas landas kontinen, sebagaimana isu yang beredar di masyarakat.
Pihaknya melakukan pengamatan situasi di sekitar Laut Natuna Utara selama dua jam. Di Laut Natuna Utara, empat KRI unsur TNI AL melaksanakan patroli di batas landas kontinen. Dalam pantauannya, Arsyad hanya melihat empat kapal yang sedang melintas perairan internasional.
"Karena ZEE adalah perairan internasional, di mana merupakan hak lintas damai dari negara-negara yang akan melintas di perairan tersebut. Kami tidak menemukan adanya kapal ikan asing yang menangkap ikan di sana," tutur Arsyad di Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (17/9).
Berdasarkan pengamatan langsung, ia membantah isu yang sempat beredar di masyarakat. Arsyad malah mempertanyakan sumber isu yang beredar, dan bagaimana membuktikan ribuan kapal asal Cina berada di LNU.
"Terkait akhir-akhir ini isu ada ribuan kapal di Laut Natuna Utara, menurut saya itu tidak berdasar. Karena kita menyaksikan sendiri tadi, dan tidak menemukan ribuan. Cuma ada beberapa kapal yang melaksanakan lintas damai," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
