“Sepertinya Pemerintah Indonesia kurang serius mengamankan perairan strategis seperti Laut Natuna,” kata Herry dalam keterangan pers pada Jumat (17/9).

Menurut Herry, selama ini Kementerian Pertahanan selaku pelaksana teknis di bawah Presiden Jokowi belum menunjukkan kinerja yang optimal dalam konteks pengamanan laut.

“Dari sea glidder, masuk-keluarnya kapal asing di selat sunda beberapa waktu lalu hingga saat ini ribuan kapal asing dari China dan Vietnam memasuki perairan milik Indonesia menunjukkan ketidakoptimalan kebijakan Prabowo yang memimpin Kementerian Pertahanan dalam konteks pengamanan laut,” ujar Herry.

Herry pun meminta Presiden Jokowi mengevaluasi kualitas kebijakan Kementerian Pertahanan yang cenderung tidak berbanding lurus dengan anggaran Kementeriannya.

“Jokowi harus evaluasi Prabowo karena sektor pertahanan itu urgensi, proxy war hingga transnational crime itu nyata adanya dan semakin masif. Hal ini menuntut Kementerian Pertahanan lebih bekerja keras secara luar biasa, apalagi didukung dengan anggarannya cukup fantastis hingga ratusan Triliun Rupiah dari antara Kementerian dan Lembaga Negara lainnya,” tuturnya.

Belakangan ini juga peristiwa kebocoran data penting mulai dari sertifikat vaksinasi Presiden Jokowi serta tindakan hacker yang menyerang 10 Kementerian dan Lembaga Negara harus segera dievaluasi.

“Ihwal keamanan secara fisik itu yang meliputi darat, laut dan udara harus koheren dengan keamanan lainnya seperti keamanan siber. Kapasitas dan infrastruktur penunjang perlu segera diwujudnyatakan, tidak hanya wacana saja,” ujar Herry.

 

 

Ikuti Whatsapp Channel Republika