REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki strategi untuk membangun kelistrikan tanah air. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana memaparkan strategi tersebut dalam ASEAN Energy Bussiness Forum (AEBF), Kamis (16/9), yang dilangsungkan secara daring.
Strategi pertama adalah dengan menarik investasi di sektor energi baru terbarukan (EBT). Menurut Rida, Pemerintah telah merevisi peraturan untuk menyederhanakan proses pengadaan dan membuat skema bisnis menjadi lebih terbuka.
"Saat ini kami sedang memfinalkan Peraturan Presiden mengenai pengembangan energi baru terbarukan (EBT)," ujar Rida.
Upaya kedua, ungkap Rida, mengembangkan smart grid serta mempromosikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap secara masif. Menurutnya, dibutuhkan peraturan baru agar pengembangan EBT lebih menarik.
Ketiga, Pemerintah juga mendorong program renewable energy-based economic development (REBED) dan renewable energy-based industry development (REBID). REBED adalah program penggunaan EBT untuk memacu perekonomian wilayah termasuk di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Sedangkan REBID adalah pengembangan potensi EBT yang terintegrasi dengan pengembangan industri.
"Untuk daerah yang memiliki potensi EBT yang besar seperti di Kalimantan Utara, pengembangan EBT untuk sektor industri akan lebih kompetitif dan menarik. Dengan demikian, industri akan mendapatkan listrik yang lebih terjangkau," Rida menjelaskan.
Keempat, Pemerintah juga berupaya untuk melakukan didieselisasi atau melakukan konversi pembangkit listrik diesel ke pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan. Untuk meningkatkan fleksibilitas jaringan (grid), Pemerintah merevisi grid code.
"Semua penyedia kelistrikan baik PT PLN (Persero) maupun pembangkit listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) harus mengikuti grid code yang baru," Rida menegaskan.
Kelima, mengembangkan teknologi smart grid. Rida berharap hal ini dapat meningkatkan keandalan pasokan listrik serta mengurangi susut (losses) dalam jaringan transmisi maupun distribusi.
Keenam, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2021-2030 PT PLN (Persero) disusun lebih 'hijau'. Porsi EBT dalam draft RUPTL tersebut meningkat dibanding RUPTL 2019-2028 yang masih di kisaran 30 persen.
"Untuk mencapai bauran EBT sebesar 23 persen pada 2025, pemerintah memprioritaskan pembangkit EBT yang paling murah serta meningkatkan pengembangan PLTS karena harganya yang cenderung menurun," ujar Rida.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
