Saturday, 17 Rabiul Awwal 1443 / 23 October 2021

Saturday, 17 Rabiul Awwal 1443 / 23 October 2021

Finlandia Kaji Pencabutan Pembatasan Terkait Pandemi

Jumat 17 Sep 2021 15:17 WIB

Rep: Puti Almas/ Red: Christiyaningsih

Orang-orang dan petugas kesehatan terlihat selama peresmian pusat baru untuk vaksinasi Covid-19. Ilustrasi.

Orang-orang dan petugas kesehatan terlihat selama peresmian pusat baru untuk vaksinasi Covid-19. Ilustrasi.

Foto: EPA-EFE/MASSIMO PERCOSSI
Pencabutan pembatasan di Finlandia masih menuai pro dan kontra

REPUBLIKA.CO.ID, HELSINKI — Finlandia berencana untuk mencabut seluruh pembatasan terkait pandemi Covid-19 setelah tingkat vaksinasi di negara itu mencapai 80 persen. Namun, tidak sedikit orang yang menentang. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menciptakan epidemi masyarakat yang tidak divaksinasi.

Hingga saat ini, diperkirakan ada 780 ribu warga Finlandia berusia di atas 12 tahun yang belum menerima satu dosis pun vaksinasi Covid-19, yang menghasilkan tingkat vaksinasi sekitar 60 persen. Perdana Menteri Sanna Marin sebelumnya mengatakan pembatasan tidak akan dicabut sampai 80 persen dari populasi 12 tahun ke atas divaksinasi sepenuhnya terhadap virus tersebut.

Karena itulah, muncul pertanyaan tentang bagaimana pihak berwenang menangani orang-orang yang tidak divaksinasi. Menurut dokter dan ahli vaksin Hanna Nohynek, penting untuk mendiskusikan hal tersebut sehingga harus dipahami apa yang sedang dilakukan.

“Ada pembicaraan bahwa orang-orang yang tidak divaksinasi tidak dapat disandera oleh orang yang tidak divaksinasi,” ujar Nohynek dilansir Sputnik News, Jumat (17/9).

Pekan ini, Pemerintah Finlandia berencana memperkenalkan paspor vaksin Covid-19 untuk semua penduduk Finlandia yang berusia 12 tahun ke atas, tepatnya pada awal Oktober. Ini akan berlaku untuk semua penduduk di negara Eropa Utara tersebut yang berusia di atas 12 tahun.

Paspor akan diperlukan di semua tempat umum mulai dari restoran dan klub malam hingga taman hiburan dan taman bermain. Langkah itu disebut-sebut berumur pendek karena semua pembatasan dimaksudkan untuk dicabut segera setelah tingkat vaksinasi mencapai 80 persen.

Sedikit yang diketahui tentang latar belakang orang-orang yang memilih tidak melakukan vaksinasi karena kurangnya penelitian yang ekstensif. Namun tercatat bahwa orang-orang berusia pertengahan ke atas 20-an diidentifikasi sebagai kelompok yang paling mungkin untuk tidak divaksinasi sama sekali.

Nohynek berpikir situasi kehidupan mungkin menjadi alasan yang pada akhirnya menyadarkan vaksinasi harus dilakukan. Orang-orang di usia produktif tentu menjalani kehidupan yang sibuk dan vaksin tidak mungkin tidak diberikan.

Bahkan di antara demografi usia di atas 75, yang dianggap paling rentan, cakupan vaksinasi mendekati 95 persen. Selanjutnya, data menunjukkan bahwa pria lebih mungkin untuk tetap tidak divaksinasi daripada perempuan, yang telah didukung oleh penelitian di negara lain.

"Sudah diterima secara umum perempuan lebih cenderung mengikuti pedoman kesehatan yang berbeda dan pria rata-rata lebih enggan," jelas Nohynek.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA