Sunday, 18 Rabiul Awwal 1443 / 24 October 2021

Sunday, 18 Rabiul Awwal 1443 / 24 October 2021

Tjahjo: Lebih dari 20 ASN Disanksi Tiap Bulan

Jumat 17 Sep 2021 10:15 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Agus raharjo

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (8/4/2021). Dalam rapat tersebut membahas mengenai pandangan pemerintah atas penjelasan DPR terkait RUU tentang ASN serta pembentukan Panja RUU tersebut.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (8/4/2021). Dalam rapat tersebut membahas mengenai pandangan pemerintah atas penjelasan DPR terkait RUU tentang ASN serta pembentukan Panja RUU tersebut.

Foto: Antara/Muhammad Adimaja
PP 94/2021 diharapkan menyeragamkan pemberian sanksi awal kepada ASN.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mendukung penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tjahjo menilai adanya PP ini memberi kepastian hukum jelas dan pengawasan terhadap aparatur sipil negara (ASN).

Tjahjo mengatakan, setiap bulan rata-rata ada lebih 20 ASN yang diberikan sanksi setiap bulannya oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek). "Saya sebagai Menpan RB, setiap bulan dalam Sidang Bapek rata-rata mengeluarkan sanksi dan membuat surat keputusan kepada ASN di atas 20 orang," kata Tjahjo dalam keterangannya, Kamis (16/9).

Ia menjelaskan, pelanggaran yang dilakukan ASN bervariasi, meliputi tidak ada izin meninggalkan tugas dalam waktu bervariasi, masalah radikalisme terorisme, korupsi, penggunaan dan pengedar narkoba. Tjahjo berharap dengan adanya PP 94/2021, pejabat pembina kepegawaian (PPK) bisa memberi sanksi awal ayng seragam kepada ASN.

"Diharapkan (PPK) seragam dalam mengambil keputusan pertama, dan meningkatkan fungsi pengawasan," ujarnya. Sebab, kata Tjahjo, ada kasus ASN yang tidak masuk kerja hingga satu tahun, namun tetap dibiarkan dan diambil keputusan.

Ia berharap, dengan keluarnya PP Nomor 94 Tahun 2021 seluruh ASN dan PPK harus bekerja lebih baik, lebih disiplin, lebih profesional dan memahami larangan-larangan yang ada. Politikus PDIP ini menegaskan, Kemenpan RB terus meningkatkan disiplin kepada 4,2 juta PNS di Indonesia.

"Memang perlu waktu dalam mewujudkan ASN profesional, disiplin, cepat melayani, memberikan perizinan usaha dan lain-lain," ujar mantan menteri dalam negeri ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan Pemerintah tersebut diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait dengan disiplin PNS.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA