Sunday, 18 Rabiul Awwal 1443 / 24 October 2021

Sunday, 18 Rabiul Awwal 1443 / 24 October 2021

KontraS: Tugas Berat Menunggu Panglima TNI yang Baru

Jumat 17 Sep 2021 05:45 WIB

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Agus raharjo

Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti (kiri) bersama peneliti Amnesty International Indonesia Papang Hidayat (kanan) yang tergabung koalisi organisasi masyarakat sipil Indonesia untuk advokasi rohingya saat memberikan keterangan terkait hasil kerja tim pencari fakta PBB untuk rohingya di Jakarta, Kamis (20/9).

Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti (kiri) bersama peneliti Amnesty International Indonesia Papang Hidayat (kanan) yang tergabung koalisi organisasi masyarakat sipil Indonesia untuk advokasi rohingya saat memberikan keterangan terkait hasil kerja tim pencari fakta PBB untuk rohingya di Jakarta, Kamis (20/9).

Foto: Republika/Prayogi
Jumlah kasus kekerasan TNI mencapai 227 peristiwa dari Januari 2018-Agustus 2021.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan panglima TNI yang akan menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bakal mengemban tugas berat. KontraS membeberkan sebagian tantangan yang wajib ditangani panglima TNI yang baru.

Kontras mengamati sejumlah kebijakan kontraproduktif terhadap reformasi sektor keamanan yang berdampak terhadap kebebasan sipil. Diantaranya wacana revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang memperbolehkan penempatan militer aktif pada jabatan sipil. Selain itu pelibatan TNI dalam penanganan terorisme, penerapan UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) yang memperbesar peran TNI tanpa mengatur batasannya, militerisme di Papua, konflik agraria antara petani dan TNI, hingga pelibatan TNI yang berlebihan dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Panglima TNI selanjutnya memiliki pekerjaan berat dalam memimpin institusi beberapa tahun ke depan. Pergantian panglima tak boleh hanya menjadi agenda yang sifatnya formalistik belaka, melainkan harus menjadi momentum perbaikan tubuh TNI," kata Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dalam diskusi virtual, Kamis (16/9).

Fatia menyampaikan panglima TNI yang baru nantinya wajib memperbaiki kinerja Marsekal Hadi Tjahjanto yang masih belum optimal. KontraS memantau keterlibatan dari TNI dalam ranah sipil berimplikasi pada tata kelola pemerintahan yang baik karena menutup ruang bagi instansi atau stakeholder yang berwenang.

"Beberapa permasalahan harus segera dibenahi demi TNI yang professional, transparan dan akuntabel sebagai bagian dari upaya perwujudan agenda reformasi sektor keamanan," ujar Fatia.

Selama kurang lebih tiga tahun dari Januari 2018-Agustus 2021, KontraS mencatat jumlah kasus kekerasan yang dilakukan TNI mencapai 227 peristiwa. Peristiwa kekerasan tersebut meliputi penganiayaan, penyiksaan, penembakan, tindakan tidak manusiawi, intimidasi, penangkapan sewenang-wenang, bisnis keamanan, penggusuran paksa, okupasi lahan, dan kejahatan seksual.

Sedangkan tindakan terbanyak adalah penganiayaan sebanyak 151 kasus diikuti oleh intimidasi dengan 57 kasus. "Pola kekerasan yang berulang tersebut juga menunjukkan mekanisme pengawasan yang masih lemah terhadap sikap prajurit di lapangan, baik pelanggaran etik, pelanggaran disiplin, maupun pelanggaran pidana," tegas Fatia.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA