REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Daerah-daerah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1 sampai dengan 3 kini semakin banyak. Beriringan dengan itu, sekolah-sekolah di banyak daerah telah diperbolehkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Jumeri, mengungkapkan, hingga Kamis (9/9) sudah ada 490.217 sekolah yang diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.
Dari 514 kabupaten/kota, 471 daerah di antaranya merupakan daerah yang menerapkan PPKM level 1-3. Dia menjelaskan, jika dihitung dari jumlah sekolah sebanyak 540 ribu sekolah, 91 persen di antaranya diperbolehkan melakukan PTM terbatas.
"Jadi ada 490.217 sekolah yang diperbolehkan. Tapi kecepatan daerah dalam melakukan PTM terbatas sangat bervariasi,” ujar Jumeri, pada Silaturahmi Merdeka Belajar episode 6: Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dan Kesiapan Pemerintah Daerah, yang dikutip dari Youtube Kemendikbud RI, Kamis (16/9).
Menurut Jumeri, Provinsi Aceh menduduki peringkat teratas dalam pelaksanaan PTM terbatas. Di sana, persentase jumlah sekolah yang sudah melakukan PTM terbatas ada sebanyak 81 persen. Secara nasional, kata Jumeri, sekolah yang sudah melakukan PTM terbatas berjumlah 50 persen dari jumlah sekolah yang sudah diizinkan melakukan PTM terbatas.
Baca juga : Wagub DKI: PTM Tiap Hari Masih Dipertimbangkan
Jumeri menyampaikan, saat ini sebagian besar komponen pemerintah daerah, pemerintah pusat, guru, peserta didik, dan orang tua, sudah punya tujuan yang sama, yaitu agar sekolah segera bisa dibuka. Itu dilakukan untuk merelaksasi atau menolong anak-anak peserta didik.
“Kita sudah satu frekuensi untuk segera membuka sekolah, untuk merelaksasi anak-anak kita, menolong anak-anak kita. Soal beda waktu membuka ini hanya soal perbedaan pertimbangan daerah,” tutur dia.
Dalam sepekan terakhir, Kemendikbudristek melakukan pemantauan secara langsung ke lapangan bersama dengan sejumlah pihak untuk memastikan pelaksanaan PTM terbatas berlangsung aman. Sekolah-sekolah yang berada di Jakarta dan Bogor menjadi target pemantauan langsung tersebut.
Pada Rabu (8/9) lalu, Jumeri bersama dengan Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin, melihat langsung pelaksanaan PTM di sejumlah sekolah di Jakarta. Sekolah yang dikunjungi, antara lain SD Tarakanita V di Jakarta Timur, SPK SMAK Penabur di Jakarta Utara, dan SMKN 19 Jakarta di Jakarta Pusat.
Dari kunjungan tersebut, Wapres berpesan agar sekolah yang menyelenggarakan PTM terbatas tetap waspada dan disiplin melaksanakan prokes. Sebab, pandemi Covid-19 belum berakhir dan itu perlu dilakukan agar PTM terbatas dapat berjalan dengan baik.
Dia berharap, sekolah-sekolah yang menyelenggarakan PTM terbatas dapat melakukan evaluasi setiap pekannya. Hal-hal yang harus menjadi sorotan utama dari pelaksanaan evaluasi itu soal prokes dan keamanan dari seluruh warga sekolah.
Setelah meninjau pelaksanaan PTM terbatas di Jakarta, Wapres melakukan peninjauan di Kabupaten Bogor keesokan harinya. Dia menyambangi SMP Negeri I Citeureup dan vaksinasi masyarakat umum di SMK Swasta Kesehatan Annisa di Kabupaten Bogor bersama dengan Mendikbursitek, Nadiem Makarim.
Pada kesempatan itu, Wapres menyampaikan dukungannya terhadap kinerja Mendikbudristek dalam mendorong PTM terbatas. Menurut dia, PTM terbatas dilakukan agar para murid dapat mengejar ketertinggalan pembelajaran yang terjadi akibat PJJ selama pandemi berlangsung.
Lalu, Mendikbudristek pada keesokan harinya melanjutkan peninjauan pelaksanaan PTM terbatas tersebut dengan mengunjungi di SD Swasta Santo Fransiskus III, SMP PGRI 20, dan SMAN 71 yang semuanya berada di Jakarta.
Baca juga : Muraja’ah, Musik, Maksiat Sampai Hilangnya Hafalan Alquran
"Saya sangat gembira melihat kembali pembelajaran dan interaksi di sekolah. Semoga segenap warga sekolah dapat mempertahankan disiplin protokol kesehatan dan semangat dalam menjalankan PTM terbatas,” ujar Nadiem usai melakukan peninjauan, Jumat (10/9).
Pada kesempatan itu, Mendikbudristek mengingatkan, sekolah di wilayah PPKM level 1 hingga 3 sudah diperbolehkan untuk melaksanakan PTM terbatas. Terlebih lagi, kata dia, sekolah-sekolah yang para pendidik dan tenaga kependidikannya sudah divaksinasi secara lengkap di wilayah tersebut.
“Apalagi yang pendidik dan tenaga kependidikannya sudah divaksinasi secara lengkap, ada kewajiban bagi sekolah memberikan opsi PTM terbatas dan juga PJJ tanpa diskriminasi, karena orang tualah yang memegang keputusan terakhir. Itu sudah diatur dalam SKB Empat Menteri,” tutur Nadiem.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
