REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta kementerian dan lembaga menyiapkan kriteria capaian dan indikator kinerja dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Wapres menilai, adanya kriteria capaian dan indikator kinerja bisa mengefektifkan program pemberdayaan masyarakat rumah tangga sasaran.
Saat ini kata Wapres, upaya percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem diantaranya melalui program pemberdayaan guna meningkatkan produktivitas dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat.
“Saya akan juga nanti meminta agar disiapkan kriteria capaiannya dan indikator kinerja dari program prioritas ini," ujar Wapres saat memimpin rapat Pemberdayaan Masyarakat di Lokasi Prioritas dalam rangka Penurunan Kemiskinan Ekstrem di 35 Kabupaten/Kota di 7 Provinsi, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (15/9).
Wapres mengatakan, program yang akan dimintai indikator meliputi dampak penurunan tingkat kemiskinan ekstremnya, jumlah persentase penurunan kemiskinan dalam tiap kabupaten dan provinsi. Kemudian outputnya atau pelaksanaannya, konvergensi program meliputi intervensi di tiap kabupaten kota, dan kelompok masyarakat penerima manfaat yang menerima intervensi kebijakan pemberdayaan.
Wapres juga menyampaikan, kriteria capaian dan indikator kinerja ini harus dijelaskan secara detail mencakup indikator kesejahteraan di masing-masing lokasi penerima. Sehingga, target untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem dampak pandemi Covid-19 dapat terwujud.
“Saya minta agar semua program tersebut dipastikan lokasi-lokasinya kemudian sasaran rumah tangga penerimanya, ini supaya lebih detail sesuai dengan karakteristik atau indikator kesejahteraan di tiap kabupaten/kota, seperti tadi data-data dari TNP2K, sudah ada indikatornya itu,” kata Wapres.
Sebagai langkah awal pembuatan indikator kinerja tersebut, Wapres akan mengundang para gubernur, bupati dan wali kota dari tujuh wilayah prioritas implementasi program pemberdayaan masyarakat di tahun 2021. “Untuk minta laporan situasi kemiskinan ekstrem dan juga menjelaskan program-programnya, kita siapkan dan kita lakukan untuk pemberdayaan,” katanya.
Wapres mengingatkan pada 2021 terdapat 35 kabupaten di tujuh provinsi yang menjadi wilayah prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem. Jumlah penduduk di 35 kabupaten ini mewakili 20 persen atau 2,1 juta jiwa dari total 10,4 juta jiwa total jumlah penduduk miskin ekstrem secara nasional.
Ketujuh provinsi tersebut antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Wapres pun mengimbau kepada seluruh jajaran terkait di pemerintah pusat untuk mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur terkait lainnya untuk memastikan keberhasilan program ini.
Hadir dalam rapat ini diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, dan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo.
Sementara Wapres didampingi Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wapres Suprayoga Hadi, serta para Staf Khusus Wakil Presiden Bambang Widianto dan Masduki Baidlowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
