REPUBLIKA.CO.ID, MILAN -- Italia akan menjadi negara Eropa pertama yang mewajibkan dokumen kesehatan kartu hijau (green pass) Covid-19 untuk pekerja sektor publik dan swasta. Negara itu tengah berusaha untuk mempercepat tingkat vaksinasi dan menekan laju infeksi virus corona.
Menteri Urusan Regional Mariastella Gelmini kepada radio RAI pada Rabumengatakan bahwa rapat kabinet pada Kamis (16/9) akan menjadi "momen penting" dalam memperluas kewajiban penggunaan dokumen tersebut. Italia secara bertahap memperluas penggunaan kartu hijau di tempat kerja, meski terjadi pertentangan dalam koalisi persatuan nasional Perdana Menteri Mario Draghi.
Gelmini mengatakan pemerintah sekarang siap untuk melangkah lebih jauh.
"Vaksin adalah satu-satunya senjata yang kami miliki untuk melawan Covid-19 dan kami hanya dapat menahan infeksi dengan memvaksin sebagian besar populasi," ujar dia.
Green pass adalah dokumen digital atau kertas yang menunjukkan seseorang telah menerima setidaknya satu dosis vaksin, dinyatakan negatif, atau baru saja pulih dari infeksi virus. Awalnya kartu itu dimaksudkan untuk memudahkan perjalanan di antara negara-negara Uni Eropa (EU).Tetapi Italia termasuk di antara sekelompok negara yang juga menjadikannya sebagai persyaratan di dalam negeri bagi masyarakat yang akan mendatangi tempat-tempat publik seperti museum, pusat kebugaran, dan makan di restoran.
Italia memiliki angka kematian Covid-19 tertinggi kedua di Eropa setelah Inggris dan tertinggi kedelapan di dunia. Sekitar 73 persen dari 60 juta populasi Italia telah mendapat sedikitnya satu suntikan vaksin dan 65 persen telah divaksin lengkap.
Rapat kabinet pada Kamis diperkirakan akan berlangsung tegang. Pemimpin sayap kanan Matteo Salvini, pemimpin Liga yang memerintah bersama, telah berulang kali menolak memperluas penggunaan greenpass, tetapi partainya terpecah secara internal dalam masalah ini. Penentang greenpass mengatakan aturan itu menginjak-injak kebebasan dan merupakan cara terselubung untuk memaksa orang divaksin.
Pembicaraan untuk mewajibkan dokumen kesehatan tersebut pada pekerja sektor publik saja telah memicu protes secara diam-diam, apalagi jika aturan itu diperluas ke perusahaan swasta. Beberapa negara Eropa lainnya menggunakan kartu kesehatan untuk kegiatan rekreasi dan perjalanan, tetapi tidak ada yang mewajibkannya untuk semua pekerja sektor publik atau swasta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
