REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasial (BPIP) Yudian Wahyudi berharap perencanaan pembangunan desa berorientasi pada kepentingan publik, keadilan, pelestarian lingkungan, dan perawatan nilai-nilai tradisi kebhinekaan. Menurut dia, penguatan basis ekonomi dan demokrasi di tingkat desa merupakan amanat Pancasila.
"Damai dan penuh gotong rotong tidak saja hanya romantisasi sejarah, tetapi juga spirit dan cita-cita bersama sebagai bangsa dengan masyarakat yang menjunjung tinggi gotong royong," ujar Yudian dalam pertemuan nasional kepala desa secara daring, Rabu (15/9).
Dia mengatakan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat desa mendapatkan recognisi akses pengeloaan wewenang di dalam wilayahnya untuk kemakmuran warganya. Tidak berujung hanya kepentingan elite.
Yudian juga berharap pengembangan ekonomi desa tidak hanya membuat desa sebagai pemasok kebutuhan kota. Seharusnya desa mampu menghidupi dirinya dan warganya.
Dia mendorong agar ekonomi desa juga bisa membangun jejaring pasar domestik yang kuat. Tentunya bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi berdasarkan prinsip ekonomi kerakyatan dan gotong royong.
"Maka ekonomi pedesaan dapat kita pahami sebagai ekonomi masyarakat pedesaan yang memiliki landasan umum etik, demokratik, dan mandiri dalam pelaksanaannya," kata Yudian.
Dia menjelaskan, landasan etik atau moral itu berkaitan dengan kemanusiaan, lingkungan hidup, dan nilai-nilai masyarakat setempat. Landasan demokratik berhubungan dengan asas keterbukaan dan kekeluargaan yang juga dilaksanakan melalui proses musyarakat mufakat ala masyarakat pedesaan.
Landasan mandiri nenegaskan praktik kemandirian masyarakat desa yang mulai pudar. Pola kerja gotong royong harus dilestarikan demi memenuhi kebutuhan warganya sendiri seperti lumbungan pangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
