Saturday, 18 Safar 1443 / 25 September 2021

Saturday, 18 Safar 1443 / 25 September 2021

ICW Nilai KPK Ingin Percepat Pemecatan Pegawai TMS

Rabu 15 Sep 2021 14:27 WIB

Rep: Amri Amrullah/ Red: Agus raharjo

Peneliti Transparency International Indonesia Agus Sarwono (kiri) bersama Ketua Umum YLBHI Asfinawati (tengah) dan Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana (kanan) menjadi pembicara saat diskusi publik di Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Peneliti Transparency International Indonesia Agus Sarwono (kiri) bersama Ketua Umum YLBHI Asfinawati (tengah) dan Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana (kanan) menjadi pembicara saat diskusi publik di Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Foto: Antara/Galih Pradipta
ICW menyarankan Presiden Jokowi segera bersikap soal kisruh di KPK.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai ada kekhawatiran di pimpinan KPK soal semakin kuatnya desakan dan kritik soal pengembalian hak pegawai yang tidak memenuhi syarat (TMS) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Kekhawatiran pimpinan KPK tersebut diperlihatkan dengan munculnya wacana pemecatan para pegawai tak lolos TWK itu per 1 Oktober 2021.

Walaupun Ketua KPK Firli Bahuri tidak eksplisit menyebut ada pemecatan pada 1 Oktober kepada pegawainya yang tak lolos TWK, namun ICW melihat ini bagian dari percepatan untuk melepaskan para pegawai yang tak lolos TWK tersebut. "ICW menduga rencana pimpinan KPK untuk mempercepat pemberhentian pegawai pada tanggal 1 Oktober 2021," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Rabu (15/9).

Menurut Kurnia, hal ini dilatarbelakangi dua hal. Pertama, pimpinan KPK khawatir akan sikap Presiden jika kemudian mendukung 75 pegawai. Hal ini wajar, dikarenakan pernyataan Presiden sebelumnya yang memastikan TWK tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes.

Alasan kedua, pimpinan KPK terlihat sudah tidak mampu lagi membendung kritik dan desakan yang kian masif dari masyarakat atas penyelenggaraan TWK. "ICW menilai TWK yang dijadikan dasar memberhentikan pegawai KPK masih menimbulkan banyak persoalan, diantaranya melanggar HAM dan malaadministrasi berdasarkan temuan Komnas HAM dan Ombudsman," tegasnya.

ICW menyarankan Presiden untuk segera bersikap. "Jangan sampai KPK dijadikan alat oleh segelintir pihak untuk bertindak sewenang-wenang," tegasnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA