Falah habib nurrohman

    FOLLOW  

Inkonsistensi Pemerintah Dalam Mengambil Kebijakan Dan Memudarnya Kepercayaan Publik

Politik | Tuesday, 14 Sep 2021, 16:55 WIB

Pandemi Covid 19 yang kita hadapi hari ini dengan telak memukul bangsa kita. Keadaan ini makin parah dengan memudarnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Beberapa kelompok masyarakat mulai menanyakan konsistensi pemerintah dalam menangani Pandemi Covid 19 yang berlangsung hari ini. Beberapa langkah pemerintah dianggap menjadi cerminan dari inkonsistensi pemerintah dalam memberantas Covid 19, salah satunya adalah Pilkada serempak di tahun 2020 lalu. Yang dianggap berpotensi menjadi area penyebaran Virus Covid 19.

Beberapa hal yang menjadi sorotan hari ini adalah keputusan pemerintah untuk melaksanakan PPKM sebagai wujud pemerintah dalam memberantas Covid 19. Permasalahan mulai muncul, pemerintah dituding tidak sejalan dengan beberapa pernyataan seperti pemulihan ekonomi dan beberapa pernyataan lain salah satunya adalah pendidikan, hal ini diakibatkan beberapa larangan yang dianggap tidak pro rakyat, salah satunya adalah pembatasan waktu untuk membuka usaha seperti toko kelontong dan rumah makan. Yang dianggap akan berdampak pada pemulihan ekonomi. Masyarakat juga mempertanyakan tentang komitmen pemerintah untuk konsisten dalam pemberantasan korupsi. Hal ini diawali dengan langkah pemerintah untuk mengesahkan UU KPK baru, yang langsung disambut dengan banyak tanggapan negatif oleh banyak pihak. Isu tiga periode juga disorot lantaran dianggap sebagai bentuk kepemimpinan diktator dan tidak sejalan dengan tujuan reformasi. Beberapa masyarakat juga menanyakan tentang konsistensi pemerintah dalam menangani beberapa kasus pelanggaran HAM berat dan kasus pembunuhan fenomenal yaitu Kasus Munir, yang setelah 17 tahun lamanya tidak menunjukkan titik terang.

Maka, disini pemerintah perlu mendengarkan rakyat. Pemerintah perlu menampung aspirasi rakyat. Maka akan diketahui keluhan rakyat. Masyarakat juga harus menyampaikan semua keluhannya. Sehingga dengan musyawarah, pemerintah dan masyarakat dapat mencapai mufakat. Yang bisa mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dan kepuasaan yang didapat oleh rakyat.