Tuesday, 1 Rabiul Awwal 1444 / 27 September 2022

PPP: Urusan Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Selasa 14 Sep 2021 16:50 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Bayu Hermawan

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani

Foto: Republika/Febrianto Adi Saputro
PPP enggan komentari soal isu reshuffle dan jatah menteri untuk PAN.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, enggan mengomentari soal isu reshuffle. Menurutnya reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

"Kalau urusan kabinet itu kan urusannya dan hak prerogatifnya presiden kita nggak bisa komentar dong," kata Arsul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/9). 

Baca Juga

Mantan sekjen PPP itu mengaku bahwa koalisi belum diajak bicara terkait isu reshuffle. Menurutnya Presiden Jokowi akan menyampaikan hasil reshuffle tersebut jika sudah benar-benar matang.

Terkait pernyataan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, yang dikabarkan mengusulkan Ketua Dewan Kehormatan PAN, Soetrisno Bachir dirinya juga enggan menanggapi.

"Tanya Pak Soetrisno dong," ucap wakil ketua MPR itu.

Pemerintah diisukan akan kembali merombak kabinet dalam waktu dekat. Perombakan kabinet itu dilakukan menyusul gabungnya PAN ke barisan pemerintah. Ketua Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer mengatakan bahwa reshuffle kabinet akan dilakukan Oktober mendatang.

"Informasi yang kita dapat di Oktober ini ada reshuffle besar-besaran," kata Immanuel kepada Republika.co.id, Senin (13/9). 

 

Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA