REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku ia tidak pernah terlintas dalam pikiran menjadi menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan (menko polhukam) menggantikan Mahfud MD. Hal itu lantaran belakangan ini isu tersebut ramai dibicarakan masyarakat.
"Perombakan kabinet adalah hak prerogatif Presiden, namun saya tidak terlintas sedikit pun dalam pikiran saya menjadi menko polhukam," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/9).
Ketua Harian DPP Partai Gerindra tersebut mengatakan, saat ini ia diamanahkan sebagai wakil ketua DPR yang memiliki tanggung jawab besar agar tugas kenegaraan berjalan baik. Tugas tersebut, menurut dia, terutama dalam membantu pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.
"Saya hanya jalankan amanah sebagai pimpinan DPR, terutama pada saat ini bagaimana mengimbangi pemerintah dalam penanganan lonjakan kasus Covid-19 yang belum kita tahu kapan selesai," ujar Dasco.
Beredar wacana adanya perombakan kabinet, salah satu nama yang mencuat adalah Sufmi Dasco Ahmad yang dikabarkan akan menjadi menko polhukam. Pengamat politik dari Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menilai munculnya nama Dasco sebagai calon menko polhukam patut diperhitungkan.
Baca juga : Kimia Farma Skors Karyawan yang Ditangkap Densus 88
Menurut dia, Dasco memiliki pengalaman di bidang politik dan hukum sehingga pantas menduduki posisi tersebut. Meski begitu, Jerry menyebut Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif untuk memilih nama yang menjadi menteri.
Pengamat politik Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara, menilai Dasco merupakan sosok tepat menjadi menko polhukam karena tidak suka kegaduhan. Menurut dia, Dasco secara jaringan dikenal banyak tokoh politik, agama, aktivis mahasiswa, dan aktivis buruh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
