Senin 13 Sep 2021 11:25 WIB

PPKM Diprediksi Tetap Jadi Opsi Pemerintah Tangani Covid-19

Pemerintah disarankan tidak tergesa melonggarkan aktivitas masyarakat.

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Agus raharjo
Sejumlah pengunjung menyaksikan pertunjukan angklung di Saung Angklung Udjo, Jalan Padasuka, Kota Bandung, Ahad (12/9). Saung Angklung Udjo kembali dibuka di masa PPKM Level 3 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan melakukan pemindaian kode batang melalui aplikasi Peduli Lindungi serta membatasi jumlah pengunjung sebanyak 25 persen dari kapasitas. Foto: Republika/Abdan Syakura
Foto: REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
Sejumlah pengunjung menyaksikan pertunjukan angklung di Saung Angklung Udjo, Jalan Padasuka, Kota Bandung, Ahad (12/9). Saung Angklung Udjo kembali dibuka di masa PPKM Level 3 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan melakukan pemindaian kode batang melalui aplikasi Peduli Lindungi serta membatasi jumlah pengunjung sebanyak 25 persen dari kapasitas. Foto: Republika/Abdan Syakura

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Kesehatan Masyarakat dari Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia dr Hermawan Saputra memprediksi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tetap menjadi opsi pemerintah menangani Covid-19. Keputusan kelanjutan atau berakhirnya PPKM akan disampaikan pemerintah pada Senin (13/9).

Hermawan mengamati masih ada sebagian daerah yang mengalami kenaikan kasus Covid-19 walau ada sebagian yang kasusnya turun. "PPKM itu tetap akan jadi pilihan, karena skala nasional itu tidak sama satu daerah dengan daerah yang lain. Ada daerah yang masih level 4, ada daerah yang level 3, bahkan ada level 2. Tapi kehati-hatian itu sangat penting," kata Hermawan kepada wartawan, Ahad (12/9).

Hermawan merekomendasikan supaya pemerintah tidak tergesa-gesa melonggarkan aktivitas masyarakat. Ia memantau dua pekan terakhir aktivitas masyarakat cukup terbuka seperti tempat pelayanan publik, perkantoran, arus lalu lintas kembali ramai. Ia khawatir hal itu bisa saja berdampak negatif bagi pengendalian pandemi.

"Pelonggaran ini harus dimaknai kehati-hatian yang luar biasa, tidak sama ritme satu daerah dengan daerah lain," ujar Hermawan.

Hermawan meminta masyarakat dan dunia usaha menyikapi penurunan kasus Covid-19 dengan bijak. Ia mengingatkan tetap ada potensi kasus Covid-19 melonjak lagi bila tidak waspada. "Jangan sampai ada kenaikan kasus yang signifikan. Jangan sampai ada varian baru yang lolos. Kita tahu ada varian Mu. Jangan sampai menjadi tantangan seperti Delta yang Juni-Juli sudah luar biasa," ujar dia.

Hermawan merujuk sejumlah negara seperti Amerika dan Australia kembali mengalami peningkatan kasus Covid-19. Amerika walaupun warganya sudah divaksin, namun tetap potensi kenaikan kasusnya tinggi karena ada varian baru dan pelonggaran di mana-mana. "Jadi, dunia tetap waspada. WHO pun belum cabut status pandemi. Indonesia tidak boleh euforia," sebut Hermawan.

Selain itu, Hermawan mendesak pemerintah menambah kapasitas testing dan tracing. Menurut Hermawan, perlu testing kepada komunitas masyarakat yang berisiko. "Tapi masyarakat juga harus berperilaku yang baik. Tetap protokol kesehatan walaupun ada relaksasi pelonggaran, tidak boleh excuse, tidak boleh mumpung," tegas Hermawan.

Baca juga : Ganjil-Genap di Puncak Tekan Volume Kendaraan 30 Persen

Diketahui, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat positivity rate harian Covid-19 di Indonesia terus menurun. Positivity rate Covid-19 di Indonesia sempat 51,62 persen pada Juni 2021. Namun pada Ahad (12/9) positivity rate berada di angka 3,05 persen. Sedangkan kasus positif Covid-19 bertambah 3.779. Sebanyak 9.401 orang sembuh dari Covid-19. Hingga saat ini total 3.918.753 orang telah sembuh dari Covid-19.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement