Senin 13 Sep 2021 11:19 WIB

Kemenhub Kaji Pembatasan Penumpang di Kawasan Puncak

Penerapan ganjil genap diklaim mengurangi arus lalu lintas sekitar 30 persen.

Rep: Shabrina Zakaria/ Red: Agus raharjo
Situasi lalu lintas di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor selama uji coba ganjil-genap hari ke-dua, Sabtu (4/9).
Foto: Republika/Shabrina Zakaria
Situasi lalu lintas di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor selama uji coba ganjil-genap hari ke-dua, Sabtu (4/9).

REPUBLIKA.CO.ID,BOGOR--Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengkaji pemberlakuan kebijakan dua lapis (layer) di kawasan aglomerasi Puncak, Bogor, pada akhir pekan. Yakni penerapan permanen ganjil genap (gage) dan pembatasan penumpang kendaraan. Pembatasan ini untuk mengatasi kepadatan dan kemacetan arus lalu lintas yang kerap terjadi.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan pemberlakuan ganjil genap masih menunjukkan adanya kemacetan dan perlu dikaji juga pembatasan penumpang maksimal "4 in 1". "Artinya kalau ganjil genap dilakukan, volume atau kapasitas kendaraan masih juga tinggi sehingga penggunaan jalan masih terganggu juga, ya kami akan gunakan layer kedua," kata Budi Setiyadi saat menyaksikan langsung arus lalu lintas di Puncak, Bogor, Ahad (12/9).

Budi mengatakan layer satu berarti penerapan ganjil genap terpadu di kawasan aglomerasi Puncak seperti biasa. Akan tetapi, ketika volume kendaraan masih kurang terkendali maka layer dua yakni "4 in 1" juga akan diberlakukan. "4 in 1 berarti satu mobil dibatasi empat orang, mungkin seperti itu," ujarnya.

Kemenhub, katanya, pada pekan ini akan berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, termasuk Polres Bogor, Polresta Bogor, Polres Cianjur, Polres Sukabumi, Polres Sukabumi Kota bersama Polda Jabar. Selain itu juga dengan Bupati Bogor Ade Yasin dan melibatkan dengan unsur masyarakat Bogor ngahiji ada 25 orang perwakilan. Sambil melakukan pengembangan regulasi itu, penerapan ganjil genap bisa tetap dilaksanakan jika diperlukan.

"Regulasi kita kembangkan, uji coba kalau memang masih kurang bisa kita lakukan kembali, tetapi mudah-mudahan karena sudah koordinasi dengan masyarakat sekitar Puncak yang mungkin mempunyai kepentingan terhadap kebijakan menekan penyebaran Covid-19 ini dan masyarakatnya juga akan kami libatkan," katanya.

Sementara itu, kata Budi, penerapan ganjil genap terpadu pekan pertama terkendala sosialisasi, sehingga masih ada masyarakat yang menunggu di gerbang tol untuk melihat waktu kosong pemeriksaan, apalagi sampai mencari jalan tikus atau jalur alternatif untuk menerobos ganjil genap. "Dari Polri, saat ini sudah mengantisipasi. Masalahnya masyarakat banyak belum tahu sehingga menghambat lalu lintas yang mana yang boleh naik ke atas," ujarnya.

Sementara, Kasatlantas Polres Bogor, AKP Dicky Anggi Pranata mengatakan, hasil pantauannya di lapangan, arus lalu lintas yang masuk ke arah Puncak berkurang 20 hingga 30 persen. Jumlah kendaraan yang masuk ke arah Puncak dan diputar balik petugas pun berkurang pada pekan ke-dua.

Berdasarkan data dari petugas, pada pekan pertama uji coba ganjil-genap, petugas memeriksa 27.894 kendaraan dan memutar balik kendaraan sebanyak 19.103. Sedangkan, pada pekan ke-dua, jumlah kendaraan yang akan masuk Puncak dan diperiksa sebanyak 6.024 dan ada 4.222 kendaraan diputar balik.

“Artinya sudah banyak masyarakat yang paham, dimana beberapa pekan ini sejak pelaksanaan ganjil genap memang melakukan penyampaian informasi secara masif,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dicky mengatakan, sebelum aturan uji coba ganjil-genap dicabut, petugas gabungan masih tetap terapkan uji coba lagi. Dia pun menyampaikan, Direktur Jenderal Hubdat Kemenhub sempat berkunjung untuk berkomunikasi terkait kondisi uji coba ganjil-genap di lapangan seperti apa.

“Ini dalam rangka perumusan Peraturan menteri kedepannya. Sebagai aturan yang akan menaungi pelaksanaan ganjil-genap di Puncak,” ucapnya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement