REPUBLIKA.CO.ID,RAMALLAH--Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki mengatakan tindakan Naftali Bennett sejak menjabat sebagai Perdana Menteri Israel, tidak memiliki agenda perdamaian sama sekali. Ia menyebut Israel tidak memiliki prinsip perdamaian berdasarkan solusi dua negara.
Berbicara sebelum sesi reguler ke-156 Dewan Liga Arab, al-Maliki mengatakan Bennett telah memutuskan kemungkinan negosiasi politik. Israel dalam kepemimpinannya disebut telah menegaskan tekad untuk melanjutkan penyitaan, pembongkaran, pembunuhan hingga melanggar hak-hak dasar rakyat Palestina.
Al-Maliki menekankan perlunya masyarakat internasional untuk mematuhi hukum internasional dalam pertanggungjawaban negara pendudukan. Ia juga menekankan pentingnya untuk segera mengakhiri penderitaan rakyat Palestina dan memberi mereka keadilan dengan membangun negara mereka di atas 22 persen tanah bersejarah Palestina dan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Dia juga mendesak diakhirinya pengepungan Israel di Jalur Gaza, dan menyerukan untuk mengakhiri terorisme pemukim Israel terhadap warga Palestina yang tidak berdaya. Termasuk mengakhiri sistem apartheid Israel.
"Kita membutuhkan visi baru AS, bukan hanya kata-kata baru, yang menerjemahkan kata-kata menjadi tindakan untuk mencapai tujuan mengoreksi kesalahan pemerintahan sebelumnya,"tambahnya.
Palestina dan Israel dikenal sebagai dua negara yang sering terjadi konflik. Pada awal tahun ini, konflik kedua negara bahkan memakan banyak korban jiwa. Beragam gedung-gedung perkantoran dan pemukiman di Palestina hancur karena serangan Israel.
PBB melaporkan bahwa selama pertempuran Mei, serangan oleh militer Israel menewaskan 260 warga Palestina, termasuk setidaknya 129 warga sipil, 66 di antaranya adalah anak-anak. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan pasukan Israel melukai 1.948 warga Palestina, termasuk 610 anak-anak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
